Pasar Sanggeng jadi tempat berjudi, Pemerintah dinilai tutup mata

Tampak Mama Papua berjualan di depan bangunan pasar ‘mama papua’. Sejak diresmikan tahun 2016, bangunan ini tidak difungsikan. (Jubi/Hans Arnold Kapisa)
Tampak Mama Papua berjualan di depan bangunan pasar ‘mama papua’. Sejak diresmikan tahun 2016, bangunan ini tidak difungsikan. (Jubi/Hans Arnold Kapisa)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Bangunan pasar mama Papua di komplek pasar Sanggeng Manokwari, Papua Barat jadi sarang judi oleh sekelompok warga.  Tiga tahun  sejak diresmikan pada Januari 2016 oleh Pemerintah setempat, bangunan pasar itu tidak digunakan sesuai peruntukkannya. Mama papua di pasar Sanggeng justru memilih berjualan di emperan bangunan tersebut menggunakan alas seadanya.

Read More

Mama Antonia, satu diantara pedagang yang ditemui Jubi mengatakan, mereka memilih jualan di luar bangunan itu karena tak ingin ribut dengan  oknum-oknum yang sudah mengkapling seluruh lapak jualan di dalam bangunan tersebut.

“Kalau kami jualan di atas lapak bangunan pasar mama Papua, pasti kita bertengkar dengan orang yang sudah kapling tempat itu.  Kami sendiri tidak tahu siapa yang sebenarnya bertanggungjawab untuk menertibkan ataupun membaginya,” ujar Mama Antonia, Senin (22/7/2019).

Dia menjelaskan, lokasi lapak itu hanya dapat dipakai oleh oknum pedagang yang nama dan nomor urut sudah tertera di atas meja jualan (lapak). Tapi sampai saat  ini aktivitas mama Papua di fasilitas pemerintah itu tidak juga digunakan.

“Bangunan pasar untuk mama Papua ini tidak bisa dipakai untuk jualan. Malah dipakai oleh sekelompok  warga yang tiap hari main judi  togel, bola guling, kartu dan berbagai jenis permainan judi,” ujarnya.

Sementara, Rosita Watofa, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kabupaten Manokwari yang dikonfirmasi Jubi, enggan memberikan keterangan lebih teknis tentang sebab tidak difungsikannya bangunan pasar Mama Papua di komplek pasar Sanggeng.

Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan juga tidak memberikan respons terkait kondisi pasar mama Papua tersebut saat dikonfirmasi Jubi. Sementara diketahui program peningkatan ekonomi OAP khusus perempuan menjadi isu utama pemerintah kabupaten dan Provinsi Papua  Barat.

Diketahui, belum lama ini indikator kemisknan OAP di Papua Barat melatarbelakangi Dinas Sosial Papua Barat merancang peraturan daerah khuus (raperdasus) tentang ‘perekonomian berbasis kerakyatan’. Tujuannya untuk mendorong kesejahteraan masyarakat asli Papua.

Pengamat ekonomi perempuan Papua di Manokwari, Yuliana Numberi, mengatakan program pemerintah melalui perangkat teknisnya selalu mengutamakan mama Papua. Namun, apakah semua yang terprogram sudah berjalan maksimal?

Kondisi ini kata Numberi, perlu  dievaluasi sebelum pemerintah merencanakan  produk regulasi baru. Karena yang sebelumnya masih terbengkalai, maka jangan sampai Mama papua hanya jadi “objek pelaris” sementara fakta realisasinya tidak sesuai.

“Semua program pemerintah baik adanya, untuk kepentingan rakyat khusus OAP. Tapi evaluasi perlu dilakukan sebelum merancang program baru. Karena kalau tidak demikian, tentu terjadi tumpang-tindih program yang berdampak pada saling berharap. Akhirnya, OAP yang kembali jadi penonton,” ujarnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Related posts

Leave a Reply