Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jubi, Jayapura – Provinsi Papua mengalami inflasi sebesar 0,19 persen pada Juli 2021. Demikian hasil pemantauan BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Papua di tiga kota IHK (Indeks Harga Konsumen), Jayapura, Merauke, dan Sorong seperti dikutip dari laman resmi papua.bps.go.id.
BPS mencatat terjadi kenaikan IHK dari 104,89 pada Juni 2021 menjadi 105,08 pada Juli 2021. Dengan angka inflasi tersebut maka laju inflasi tahun kalender (Juli 2021 terhadap Desember 2020) gabungan ketiga kota IHK sebesar 0,22 persen dan laju inflasi year on year (Juli 2021 terhadap Juli 2020) 0,01 persen.
Inflasi terjadi akibat adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan angka indeks pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,12 persen.
BACA JUGA: Pemprov Papua luncurkan dua website pemulihan ekonomi
Kemudian kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,18 persen. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,13 persen. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,12 persen.
Selanjutnya kelompok kesehatan sebesar 0,25 persen. Kelompok transportasi sebesar 0,71 persen, dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,94 persen.
“Faktor pendorong terjadinya inflasi adalah kenaikan harga yang cukup signifikan pada beberapa komoditas, antara lain cabai rawit, tomat, angkutan udara, biaya pulsa ponsel, dan minyak goreng,” demikian laporan BPS Papua.
Sedangkan komoditas yang memberikan andil deflasi antara lain bawang merah, kangkung, ikan ekor kuning, ikan mujair, daging ayam ras, dan lain-lain.
Besaran andil masing-masing kelompok komoditas terhadap perkembangan inflasi pada Juli 2021 di Papua tertinggi adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,04 persen.
Kemudian kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01 persen. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02 persen. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,01 persen dan kelompok kesehatan 0,005 persen.
Agar inflasi tetap terkontrol
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Naek Tigor Sinaga mengatakan untuk menjaga inflasi tetap terkontrol di tengah penerapan PPKM akibat Covid-19, Bank Indoensia menerapkan langkah-langkah yang tidak terlepas dari strategi umumnya, yaitu strategi 4K. Memastikan kelancaran distribusi, ketersedian pasokan, keterjangkuan harga, dan komunikasi yang efektif.
Kelancaran distribusi, kata Sinaga, sangat penting karena sebagian kebutuhan strategis di Papua didatangkan melalui transportasi laut, bukan udara. Sebab transportasi udara terlalu mahal. Ia mencontohkan telur ayam dan bawang.
“Saya ingat pada saat kondisi pandemi tahun lalu kita melakuan lockdown selama tiga bulan di Papua, tidak ada transportasi yang masuk maupun keluar dari Papua.” katanya Sinaga dalam Webinar Bank Indonesia Mengajar, Kamis, 12 Agustus 2021.
Setelah berjalan, lanjut Sinaga, BI melakukan evaluasi dan mengatakan penting kelancaran distribusi.
“Sehingga kita minta kepada gubernur, khusus untuk transportasi laut dengan membawa kebutuhan pokok boleh masuk ke Jayapura dan itu dipenuhi dan disetujui oleh Pak Gubernur,” ujarnya.
Kebijakan pembatasan dan pengetatan akses masuk orang ke Provinsi Papua melalui transportasi laut dan ASDP diatur melalui Surat Edaran Gubernur Nomor:440/8936/SET.
Aturan itu berbunyi orang yang berkunjung ke wilayah Papua dan Intra Papua untuk sementara tidak diperkenankan, kecuali untuk keperluan dan kepentingan khusus yaitu logistik dan bahan pokok, bahan bakar, logistik kesehatan dan obat-obatan, tenaga medis, evakuasi pasien dan jenazah, sektor perbankan, emergency keamanan, proyek strategis nasional dan daerah di Papua, serta kegiatan dan logistik PON XX dan PEPARNAS XVI.
“Jadi salah satu konsep bagaimana selama PPKM kelancaran distribusi tetap berjalan sehingga di surat edaran pada tahun 2020 dan 2021 khusus untuk kebutuhan-kebutuhan pokok truk-truk logistik dan kapal-kapal logistic masih bisa jalan. Kapal penumpang yang jangan dulu,” ujarnya.
Startegi berikutnya menurut Sinaga adalah ketersedian pasokan juga sangat penting sehingga sektor-sektor utama yang dikembangkan di tengah pandemi adalah sektor pertanian dan perikanan.
“Sektor itu butuh dukungan dari pemerintah sehingga membuat pasokan tetap terpenuhi dan ada di masa pandemi Covid-19,” katanya.
Keterjangkuan harga, kata Sinaga juga penting sjika nantiada kebutuhan-kebutuhan yang mendadak dan meningkat pada perayaan hari besar keagamaan seperti lebaran atau tahun baru. Untuk itu perlu dilakukan intervensi pasar melalui pasar-pasar murah untuk menurunkan lonjakan harga.
“Jika harga kita meningkat saat ini kita langsung melakukan impor dari daerah-daerah produsen, contoh waktu itu kita datangkan telur dari Jawa Timur untuk meredam kenaikan harga telur di sini, itu kan intervensi pemerintah juga dalam menjamin keterjangkuan harga,” ujarnya.
Strategi terakhir, menurut Sinaga adalah komunikasi yang efektif dalam memberikan kepastian kepada masyarakat melalui media masa, statemen-statemen pimpinan daerah, termasuk juga Bank Indonesia atau dinas terkait yang mengatakan langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk memastikan ketersedian cukup di masa pandemi Covid-19.
“Sehingga tidak menimbulkan ‘panic buying’ oleh masyarakat dan menimbulkan eskalasi harga yang malah tidak terkontrol,” katanya. (*)
Editor: Syofiardi
