Papua No. 1 News Portal | Jubi
Wamena, Jubi – Masyarakat Papua dari berbagai wilayah adat Lapago menolak adanya rencana pendirian Daerah Otonom Baru (DOB) atau pemekaran di seluruh Tanah Papua, dengan melakukan aksi demo damai di halaman kantor DPRD Jayawijaya, Minggu (6/3/2022).
Hal ini dilakukan bertepatan dengan kunjungan Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar yang melakukan konsolidasi bersama seluruh kader di wilayah Lapago yang dilakukan di Wamena.
Koordinator aksi, Kaitanus Ikinia, dalam orasinya mengatakan jika pemekaran bukan menjadi kebutuhan masyarakat Papua dan mempertanyakan pemekaran untuk siapa.
“Masyarakat Papua tidak butuh pemekaran, tetapi bagaimana bisa hidup nyaman, aman, sejahtera tanpa ada intimidasi dari aparat negara,” katanya.
Ia pun menyebut jika rencana pemekaran hanya membuat pengkotak-kotakan di kalangan masyarakat asli Papua, dan hal itu bisa menjadi konflik antar sesama orang Papua.
“Kita akan terus menjadi korban, pengungsi masih ada dimana-mana, jadi tidak butuh pemekaran. Ini produk kolonial di Tanah Papua untuk terus meneror, intimidasi, menakut-nakuti orang Papua. Jadi, apakah pemekaran yang sudah ada memberikan kesejahteraan bagi orang Papua,” katanya.
Masyarakat pun merasa kecewa dengan sikap Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan kepolisian setempat, yang mengizinkan kegiatan salah satu partai politik itu melakukan kegiatan di hari Minggu, yang notabena adalah hari untuk beribadah bagi umat Kristiani.
Ketua DPRD Jayawijaya, Matias Tabuni, yang menerima aspirasi tersebut mengatakan awalnya memang ada undangan untuk para kepala daerah dan pimpinan DPRD serta tokoh-tokoh se pegunungan tengah untuk pembahasan DOB, namun kenyataannya hanya konsolidasi dari Partai Golkar.
“Pada kenyataannya ini hanya kegiatan internal partai, jadi kita dapat tipu juga dari edaran yang berkembang,” kata Matias Tabuni.
Namun ia menyebut jika secara aturan jika ada tamu kenegaraan tuan rumah wajib menjamu. Sehingga ia bersama Wakil Bupati dan Sekda Jayawijaya hadir hanya bersifat menjemput tamu.
Baca juga: Mahasiswa asal Papua di Bali minta Bupati Puncak berhenti urus pemekaran
Sementara itu, Wakil Bupati Jayawijaya, Marthin Yogobi, yang hadir menemui pendemo mengatakan jika hal itu memang murni hanya konsolidasi Partai Golkar semata.
“Memang yang datang ini dari Komisi II DPR RI yang membidangi tentang pemekaran. Namun mereka datang hanya untuk konsolidasi internal, pemerintah daerah hanya menjemput tamu di bandara, tidak terlibat langsung kegiatan itu,” kata Marthin Yogobi.
Meski begitu Wabup Yogobi berterima kasih dan bersyukur kepada massa yang menyampaikan aspirasi, dimana hal itu menandakan tingkat kedewasaan berdemokrasi semakin tinggi.
“Untuk aspirasi yang disampaikan akan coba kami komunikasikan dengan Ketua Partai Golkar Jayawijaya. Namun jika ada aspirasi secara tertulis maka akan disampaikan juga terkait penolakan pemekaran ini,” kata Yogobi.
Setelah massa menyerahkan aspirasi secara tertulis kepada Wakil Bupati dan Ketua DPRD Jayawijaya, masyarakat akhirnya membubarkan diri dengan tenang. (*)
Editor: Kristianto Galuwo
