Papua No. 1 News Portal | Jubi
Nabire, Jubi – Jumlah warga sipil yang mengungsi ke Ilaga, ibu Kabupaten Puncak, Papua, semakin banyak. Pada Rabu (19/5/2021), puluhan warga dari Kampung Kabuki di Distrik Mabugi tiba di Ilaga, setelah berjalan kaki selama dua pekan, melewati hutan dan dua gunung.
Salah satu warga Ilaga yang dihubungi Jubi menyebutkan para pengungsi dari Kampung Kabuki itu berjalan kaki melewati medan yang sangat berat melalui hutan Gunung Gergaji dan Gunung Kelabo yang sangat terjal dan sempit. Rombongan warga Kampung Kabuki membutuhkan waktu dua minggu untuk melakukan perjalanan ke Ilaga itu. “Mereka lewat jalan [yang curam dan di tepi] jurang, jalan [yang biasanya] orang tidak bisa lewat,” katanya saat dihubungi melalui layanan pesan Whatsapp, Rabu.
Rombongan warga Kampung Kabuki itu untuk tinggal bergabung dengan para warga sipil dari Distrik Gome Utara yang juga mengungsi di Ilaga. “Untuk sementara, mereka ditampung di rumah Kepala Distrik Gome Utara, Herman Mom. Mereka duduk [berkumpul sesuai asal] kampung halamannya untuk didata,” ujarnya.
Setelah para warga Kampung Kabuki itu tiba di Ilaga, sejumlah pegawai dari beberapa instansi pemerintah mengantar bahan makanan bagi mereka. Para warga sipil yang mengungsi itu sangat bergantung kepada bantuan dari pihak lain, karena selama dalam pengungsian mereka tidak bertani dan tidak memiliki bahan makanan.
Baca juga: Jenazah pejuang TPNPB Timika Wanimbo akhirnya diserahkan TNI ke keluarga dan dimakamkan di Ilaga
Sumber Jubi mengharapkan pemerintah akan terus membantu para warga sipil yang mengungsi ke Ilaga itu. “Kami harap pemerintah dapat memperhatikan masyarakat dari berbagai kampung yang terus berdatangan di Ilaga,” katanya.
Ia menyatakan Pemerintah Kabupaten Puncak juga harus segera mendata ribuan warga sipil Kabupaten Puncak yang telah mengungsi sejak eskalasi konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan aparat keamanan TNI/Polri pada awal April 2021. Hingga kini, diperkirakan telah ada ribuan warga sipil Kabupaten Puncak yang mengungsi ke kabupaten tetangga, seperti Kabupaten Nabire dan Mimika.
“Pemimpin harus ada di tempat, mendata warganya. Sebab, karena merekalah bisa ada pemimpin di daerah. Saat mereka dalam masa [susah], pemerintah harus hadir,”katanya.
Warga lain yang dihubungi Jubi meminta pemerintah serius menangani pengungsi konflik bersenjata di Puncak, karena mereka juga merupakan korban pelanggaran HAM, dan kehilangan akses untuk mendapatkan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. “Pemerintah harus melihat bagian itu, karena masyarakat mengalami trauma yang mendalam. Bila perlu tarik militer dari Puncak,”katanya.
Ia mengatakan masyarakat merasa tidak aman dan takut melihat, tentara, polisi, serta TPNPB, sehingga berharap para pihak menghentikan konflik bersenjata di Puncak. “Agar masyarakat bisa kembali ke kempung beraktivitas seperti biasanya,” katanya. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
