Papua No. 1 News Portal | Jubi
Sentani, Jubi – Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura, Samiyanan Sembodo, mengatakan pihaknya sedang melaksanakan replanting (peremajaan) tanaman Kakao di wilayah Pembangunan Tiga dan Pembangunan Empat Kabupaten Jayapura seluas 700 hektar, dengan melibatkan mitra ekonomi hijau sebagai pelaksana lapangan.
Selain kakao, sejumlah kawasan hutan sagu juga sedang ditata kembali untuk pengembangan, budi daya, serta pelestarian dengan total lahan seluas 200 hektar.
“Ke depan hasil pertanian ini akan kami ekspor dalam skala yang besar,” ujar Samiyanan, saat ditemui di halaman Kantor Bupati Jayapura, di Gunung Merah, Sentani, Papua, Kamis (5/11/2020).
Dikatakan Samiyanan Sembodo, selama masa pandemi Covid-19, pihaknya telah membangun dua unit tempat pengeloaan sagu, masing-masing di wilayah Pembangunan Tiga dan Pembangunan Empat.
Pembangunan Tiga meliputi wilayah Grime yang mencakup enam dikstik, yaitu Kemtuk, Kemtuk Gresi, Gresi Selatan, Nimboran, Nimbokrang, dan Namblong. Sementara Pembangunan Empat meliputi wilayah Nawa yang mencakup empat distrik, yaitu Unurum Guay, Yapsi, Kaureh, dan Airu.
“Hasil tepung sagu yang diolah oleh masyarakat. Kami beli dari masyarakat untuk diolah kembali menjadi berbagai penganan ringan yang kami tawarkan atau jual lagi di areal kantor bupati ini, termasuk hasil pengolaan kakao menjadi coklat batangan, minuman, dan aneka kue,” jelasnya.
Samiyanan menambahkan untuk ke depan program pengembangan tanaman kakao, sagu, dan vanili akan menjadi prioritas dinas yang dipimpinnya. Hal ini disebabkan sudah ada peminat atau pembeli dari luar Papua yang memesan dalam jumlah besar.
“Seperti tanaman vanili yang diolah secara massal olah masyarakat dan diawasi oleh pihak ketiga yang kami percayakan. Setiap bulan minimal dua ton yang dikirim keluar Papua,” ungkapnya.
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, mengatakan potensi pertanian di kabupaten yang dipimpinnya ini sangat menjanjikan ketika diolah dan kembangkan dengan baik dan serius. Semua pekerjaan harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai pemilik hak ulayat dengan menerima dampak pekerjaan yang setimpal dengan apa yang dikerjakan.
“Seperti pekerjaan padat karya. Masyarakat menjadi pion terdepan untuk pengembangan dan peningkatan ekonomi mereka. Di masa-masa yang sulit ini hanya dengan kembali mengelola sumber daya alam yang dapat membantu semua kebutuhan dalam keluarga masing-masing,” tutup Bupati. (*)
Editor: Dewi Wulandari
