Papua No. 1 News Portal | Jubi
Sentani, Jubi – Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua di Gunung Merah, Sentani selama dua pekan terlihat sepi tanpa kehadiran para wakil rakyat yang dipercayakan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.
Hanya dua hingga tiga anggota DPRD, dari total 25 anggota, yang masih terlihat aktif berkantor, di masa new normal pandemi Covid-19.
Terkait hal ini, Ketua Komisi C DPRD yang membidangi Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Budaya, dan Olahraga, Piet Hariyanto Soyan, menjelaskan sudah beberapa hari belakangan ini para pimpinan dewan dan rekan-rekannya yang lain tidak hadir di ruang kerja mereka.
“Saya sudah koordinasi dengan anggota di komisi kami untuk hadir dan melakukan evaluasi kinerja kita selama ini, tapi tidak semua datang,” ungkap Soyan kepada Jubi, di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura-Papua, Kamis (8/10/2020).
Soyan juga mengatakan setelah jadwal kegiatan selesai dua pekan kemarin, sebagian besar anggota tidak ada kabar lagi. Entah sakit atau berhalangan lain, termasuk sekretaris dewan yang diyakini sebagai eksekutor semua jadwal kegiatan di kantor terhormat ini.
“Dua bulan tersisa untuk masa satu tahun keberadaan 25 anggota dewan, seharusnya saat ini kita sedang membahas materi KUA-PPAS dari pihak eksekutif yang juga belum masuk, serta sidang-sidang lain, termasuk evaluasi kinerja dewan selama setahun,” jelasnya.
Baca juga: Bupati Jayapura : setelah pandemi, KBM tetap berbasis daring
Sebagai manusia biasa, kata Haryanto, dirinya dan anggota dewan yang lain juga tidak terlepas dari kekurangan masing-masing. Akan tetapi, tugas dan fungsi serta kepercayaan masyarakat yang diberikan selama lima tahun ke depan, harus dijaga dengan baik melalui kinerja lintas komisi dan fraksi.
“Mau serap aspirasi masyarakat di bawah, harus mengikuti jadwal yang tersusun. Sehingga kinerja kita tepat sasaran, serap aspirasi banyak-banyak tetapi tidak terakomodir pada eksekutif sebagai eksekutor program dan kegiatan, akan merugikan masyarakat dengan janji kita,” ucapnya.
Terpisah, seorang pemuda Sentani, Manasse Bernard Taime, mengatakan kantor wakil rakyat sebagai representasi semua masyarakat di Bumi Kenambai Umbai, pintu masuk Papua, tidak boleh sepi dari aktivitas, apalagi sampai tidak ada wakil rakyat di kantor itu.
“Kalau jarang masuk kantor, apa yang akan disampaikan kepada rakyat terkait kebijakan dan program kegiatan yang sudah ditetapkan oleh pihak eksekutif. Kinerja ini harus bersinergi. Lalu, bagaimana dengan kehadiran masyarakat di kantor ini, sementara yang diharapkan menerima aspirasi tidak masuk kantor,” pungkasnya. (*)
Editor: Dewi Wulandari
