Papua Barat Masih Rawan Illegal Fishing

Ilustrasi kapal tanpa dokumen yang diamankan Polair Polda Papua Barat. Kapal tanpa dokumen berbendera Indonesia itu juga diamankan karena menangkap ikan dengan menggunakan bom – Jubi/Niko
Ilustrasi kapal tanpa dokumen yang diamankan Polair Polda Papua Barat. Kapal tanpa dokumen berbendera Indonesia itu juga diamankan karena menangkap ikan dengan menggunakan bom – Jubi/Niko

Manokwari, Jubi – Kapolda Papua Barat Brigjen Royke Lumowa menegaskan bahwa praktik illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal masih rawan terjadi di wilayah Provinsi Papua Barat.

Ia mengatakan kejahatan perairan laut terutama illegal fishing di wilayahnya harus terus menjadi perhatian, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh kepolisian resort di daerah tersebut melalui Satuan Polair masing-masing, bekerja maksimal melalui peralatan yang dimiliki. Pihaknya tak ingin kejahatan illegal fishing merajalela di Papua Barat.

“Saya yakin praktik-praktik seperti itu masih ada, cuma belum tertangkap saja. Pelaku-pelaku pencurian itu belum bisa terbendung karena saking luasnya wilayah laut Papua Barat,” katanya kepada Antara di Manokwari, Selasa (10/5/2016).
Kondisi keterbatasan yang dimiliki baik peralatan maupun personel, menurutnya, tetap akan mendorong Polda Papua Barat terus bekerja maksimal untuk membersihkan praktik kejahatan di wilayah perairan setempat.

Polda Papua Barat, kata dia pula, membutuhkan bantuan TNI AL, Dinas Kelautan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama dalam hal peralatan.

Dia menyebutkan, kejahatan illegal fishing cenderung terjadi di wilayah perairan Sorong.

Selain memiliki potensi perikanan di wilayah tersebut yang masih cukup tinggi, akses pasar dan distribusi di wilayah tersebut lebih mudah dibanding daerah lain di Papua Barat.

Kapolda menyatakan, pencurian ikan di Indonesia masih terjadi karena di negara-negara Eropa permintaan ikan sangat tinggi. Pada sisi lain pemerintah setempat membatasi eksploitasi dan ketersediaan ikan.

Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menjaga ekosistem dan ekologi lingkungan. Namun kebijakan itu berdampak langsung pada mahalnya harga ikan di negara-negara kawasan Eropa.

“Akhirnya mereka mencari pasar yang murah seperti di Indonesia atau kawasan Asia lainnya. Selain murah praktik-pratik illegal masih dapat dilakukan, sehingga harus terus berupaya untuk menutup peluang itu,” katanya.
Dia mengajak masyarakat terutama nelayan lebih cerdas menyikapi kekayaan perairan di daerah tersebut.

Ia juga mengimbau masyarakat menyampaikan informasi jika melihat adanya praktik penyimpangan pada sektor perikanan tangkap. (*)

Related posts