Jayapura, Jubi – Dewan Ketahanan Nasional (DKN), pada Selasa (10/5/2016), mengunjungi Pemerintah Provinsi Papua guna mendengar langsung laporan mengenai kondisi faktual perkembangan pembangunan di provinsi itu untuk kemudian dilaporkan ke Presiden Jokowi.
“Sebagai staf pembantu Presiden, kami ingin melihat kondisi faktual perkembangan pembangunan di Papua, termasuk melihat permasalahan-permalahan yang ada,” kata Ketua tim Dewan Ketahanan Nasional Marsekal Muda TNI Sugihardjo, di Jayapura.
Dari pertemuan yang berlangsung kurang lebih empat jam itu, Sugiharjo mengaku telah mendapat laporan dari Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty mengenai permasalah pembangunan.
“Laporan sudah kami dapat, tentu ini akan dilaporkan dan masuk dalam kajian kewilayahan. Jadi ini memang salah satu tugas dari DKN yang diketuai Pak Presiden,” ujarnya.
Dari laporan yang diterima pihaknya ada masukan soal perjalanan Otsus di Papua yang perlu disempurnakan melalui Otsus Plus yang didalamnya menyangkut bidang ekonomi dan penambahan-penambahan di daerah otonomi.
“Kami sebagai staf tidak memiliki kewenangan aksi, namun kami akan bawa semua itu termasuk percepat masuk ke dalam Prolegnas,” kata Sugihardjo
Di tempat yang sama, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty menjelaskan, kehadiran Dewan Ketahanan Nasional di Papua adalah mencari data faktual yang kemudian akan dikaji.
Untuk itu, sebagai perwakilan pemerintah provinsi dirinya menyampaikan soal keberadaan Otsus, dimana lima tahun menurut UU Otsus, dari segi pendanaan akan berakhir. Jika benar akan berakhir, maka perlu ada cara tertentu.
“Untuk itu kami mengusulkan agar Otsus Plus menjadi perhatian, dan dewan ketahanan bersedia memberi dorongan kepada pihak-pihak terkait, karena saya sampaikan Otsus itu intinya kewenangan dan kesejahteraan rakyat Papua,” kata Elia.
Pada kesempatan itu, Elia mengaku juga menyampaikan perkembangan politik di Papua yang cukup terkendali termasuk keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat. (*)
