Papua No. 1 News Portal | Jubi
Manokwari, Jubi – Rencana pertemuan Panitia Khusus Papua bentukan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI dengan sejumlah organisasi sipil Papua diharapkan tidak menambah daftar panjang penyelesaian persoalan di tanah Papua. Harapan itu disampaikan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Domberai, John Warijo di Manokwari, Papua Barat, Senin (25/11/2019).
John Warijo mengingatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua dan DPR Papua Barat sejak lama menangani berbagai masalah di Papua dan Papua Barat. Ia menyatakan Pansus Papua DPD RI cukup mendorong apa yang sudah pernah dilakukan oleh DPR Papua dan Papua Barat. Terlebih, banyak hasil atau teman DPR Papua dan DPR Papua Barqat yang tidak ditindaklanjuti pemerintah.
Bagi Warijo, akar masalah Papua jelas, dan bukan masalah baru. “Masalah Papua bukan masalah baru, DPD RI kan ada perwakilan Papua dan Papua Barat, cukup saja ditindak lanjuti. DPR Papua dan [DPR] Papua Barat yang telah menyampaikan masalah Papua ke Mendagri dan Kepala Staff Presiden beberapa waktu lalu, [agar] terbentuk tim perundingan atau dialog yang lebih bermartabat,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Pansus Papua, Filep Wamafwa mengatakan bahwa Pansus Papua mengagendakan pertemuan dengan Dewan Adat Papua (DAP), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Pertemuan itu diharapkan terlaksana pada 26 November 2019.
“Jika ada elemen pergerakan Papua yang meminta Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mediasi pertemuan antara Pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua, bagi saya itu hak mereka. Tapi ini niat baik Pansus Papua DPD. Kami sebagai anak-anak Papua tahu persis persoalan di Papua, sehingga ini waktunya anak-anak Papua di Parlemen juga berbicara,” kata Filep Wamafwa saat berkunjung ke Manokwari pada pekan lalu.
Wamafwa menyatakan Pansus Papua DPD RI dibentuk agar rakyat Papua tidak menjadi korban. Pansus Papua DPD RI juga dibentuk untuk mendorong semua pihak terlibat dalam menciptakan perdamaian di Papua. Ia menegaskan Pansus Papua DPD RI itu bukan dibentuk demi kepentingan DPD, namun dibentuk demi menuntutaskan persoalan Negara yang belum selesai.
“Jadi kita melaksanakan tugas negara, maka tidak ada alasan untuk menghalangi tugas-tugas negara. Kalaupun nantinya ada keputusan politik, biarlah itu dilaksanakan secara terhormat di parlemen”, ujarnya.
Tim Pansus Papua bersama anggotanya akan menggelar tiga pertemuan di Jayapura pada Selasa (26/11/2019) besok. Mereka akan mengawali agenda itu dengan bertemu Gubernur Papua dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua. Selain itu, mereka akan bertemu para tokoh adat dan Dewan Adat Papua. Setelah itu, mereka akan menemui KNPB dan ULMWP.
“Kita sudah komunikasikan dengan pimpinan [KNPB dan ULMWP], dan mereka bersedia. Akan tetapi, [sejumlah pimpinan] KNPB berstatus Daftar Pencarian Orang. Kami akan bicara dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan untuk mengesampingkan Daftar Pencarian Orang dulu.” ujar Filep.(*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
