Kelompok itu juga mendesak pemprotes Sudan agar terus melancarkan demonstrasi yang berlangsung di luar markas militer di Ibu Kota Sudan, KhartoumKudeta militer, sudan
Papua No. 1 News Portal | Jubi
Khartoum, Jubi – Perhimpunan profesional dan partai oposisi Sudan menyuarakan “penolakan total” mereka terhadap “kudeta militer”, yang diduga telah menurunkan Presiden Omar al-Bashir dari jabatan. Mereka mengeluarkan pernyataan bersama oleh Perhimpunan Profesional Sudan dan sejumlah koalisi oposisi.
“Rejim ini telah melancarkan kudeta militer yang hanya akan meniru tokoh yang sama dan semua lembaga menentang apa yang telah ditolak oleh rakyat Sudan,” kata pernyataan tersebut, Kamis, (11/4/2019) malam.
Berita terkait : Polisi Sudan bubarkan sejumlah pertemuan ilegal
Demonstran perempuan di Sudan dibubarkan pasukan keamanan
Sudan kembali menuai protes kesulitan ekonomi
Kelompok itu juga mendesak pemprotes Sudan agar terus melancarkan demonstrasi yang berlangsung di luar markas militer di Ibu Kota Sudan, Khartoum, dan di bagian lain negeri tersebut sampai kekuasaan diserahkan kepada pemerintah sipil yang mencerminkan keinginan revolusi.
Pada Kamis pagi, militer Sudan mengumumkan pencopotan Omar al-Bashir dari jabatan Presiden dan memberlakukan masa peralihan selama dua tahun.
Di dalam pernyataan yang disiarkan televisi, Menteri Pertahanan Ahmed Awad ibn Auf mengumumkan pemberlakuan jam malam selama satu bulan mulai Kamis malam dan keadaan darurat tiga-bulan di seluruh negeri itu.
Ibn Auf juga mengumumkan pembekuan undang-undang dasar 2005 Sudan, serta pembubaran dewan menteri, parlemen serta presiden Sudan.
Baca juga : Protes kenaikan harga, negara bagian Sudan umumkan darurat
Wartawan Khartoum protes tindakan negara terhadap kebebasan pers
Satu dewan militer, tambah Menteri Pertahanan Sudan tersebut, sekarang akan dibentuk untuk melaksanakan urusan negara selama masa sementara pasca-al-Bashir.
Namun para pemimpin oposisi Sudan telah menyatakan keputusan militer tak bisa diterima. Meskipun oposisi mendukung kepergian al-Bashir, kelompok itu menolak sebagai penggantian oleh kudeta militer.
Al-Bashir memangku jabatan dalam kudeta militer pada 1989 terhadap pemerintah yang dipilih secara demokratis di bawah pimpinan Sadiq Al-Mahdi. (*)
Editor : Edi Faisol
