Papua No. 1 News Portal | Jubi
Sentani, Jubi – Setelah penyerahan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) 2020 awal Januari lalu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera membuat kontrak dan dokumen perencanaan kerja agar pekerjaan dapat segera dilelang maupun pengadaan langsung sebelum Maret 2020.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Jayapura, Seni, mengatakan hingga akhir Januari ini belum ada OPD teknis yang memasukan dokumen perencanaan kerja yang segera di-input ke Eleketronik Pengadaan Langsung (EPL).
Dikatakan, untuk pekerjaan yang sifatnya pengadaan langsung, penyedia jasa hanya memasukan dokumen perencenaan kerja dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup), lalu pihak ketga diminta memasukan dokumen penawarannya sesuai rencana kerja yang akan dikerjakan.
“Tentunya yang diutamakan saat ini adalah pengusaha asli Papua yang berdomisili di Kabupaten Jayapura. Ada sekitar 200-an pengusaha yang tercatat dalam daftar kami,” ujar Seni, saat ditemui di Sentani, Jumat (31/1/2020).
Seni juga mengatakan dalam pengadaan langsung, nilai pekerjaan yang dikerjakan dibawah Rp1 miliar. Itupun yang dipilih adalah pengusaha lokal yang memiliki track record baik dalam setiap pekerjaan yang diberikan.
“Mampu kerja dengan waktu yang ditentukan, tidak sedang dalam pailit atau utang, dan mengerjakan semua pekerjaan sesuai dengan spek yang ditetapkan berdasarkan rencana anggaran yang dibuat,” katanya.
Sesuai arahan pimpinan daerah, lanjut Seni, sebelum bulan Maret semua pekerjaan harus mulai dikerjakan, mengingat momen PON XX yang sudah di depan mata.
“Masing-masing OPD harus mempersiapkan dokumen perencanaan serta menunjuk pejabat pembuat komitmen agar proses pekerjaan dapat berjalan,” jelasnya.
Sebelumnya, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, dalam kegiatan penyerahan DPA 2020 kepada masing-masing OPD dan kepala distrik di lingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura, memerintahkan agar tender dan kontrak kerja pekerjaan sudah dilakukan sebelum Maret 2020.
“Semua pekerjaan harus berjalan, sehingga birokrasi pemerintahan juga tetap berjalan dalam pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor: Dewi Wulandari
