Papua No. 1 News Portal | Jubi
Oleh: Yosep Riki Yatipai
Panorama hidup umat manusia ditandai dengan kebahagiaan dan penderitaan. Dua kemungkinan yang tidak mungkin bukan dan merupakan suatu kepastian yang tidak terelakkan, sekalipun kebahagiaan ialah harapan dan dambaan semua orang, kaya dan miskin, tua dan muda, dan siapapun dia.
Walaupun demikian, penderitaan tetaplah merupakan kegelisahan filsafat itu sendiri. Manusia adalah makhluk bertanya. Semua manusia bertanya, “apa itu kebahagiaan? Apa itu penderitaan? Mengapa manusia menderita? Atau apa yang membuat manusia bahagia?”
Sebagai makhluk bertanya, kita pun bertanya kepada diri kita sendiri, “siapakah saya? Dari mana saya berasal? Di mana saya berada? dan kemana tujuan hidup saya?”
Pertanyaan filosofis sedemikian itu juga telah direnungkan oleh para penggagas filsafat Athena di Yunani pada abad ke-5 SM era Socrates, dengan pertanyaan ekstensi dan eksistensial, “siapakah manusia?”
Dalam permenungan yang panjang dan bertumpu pada pergumulan yang mendalam, para filsuf dengan berani dan jujur mewartakan prinsip dan esensi dari kemanusiaan itu sendiri, sejak akal budi mengalahkan mitos (cerita, dongeng yang berdaya magis).
Di era modern, rakyat dikicaukan dengan nyanyian derita dan duka, lantaran teknologi yang ikut mengurangi bobot kemanusiaan di ruang publik, seperti facebook, whatsapp, dll.
Oleh karenanya, potensi kebohongan dalam media (sosial) menjadi mungkin, sebab layar publik dikonsumsi oleh hampir semua orang. Walaupun demikian, kegelisahan dan kecemasan filosofis dalam fenomena dan peristiwa menjadi lengah, akibat arus deras dan hiruk-pikuk teknologi yang semakin tidak menentu dan terus berubah dengan cepat dan mendadak.
Kehadiran dan keberadaan teknologi justru melangkahi banyak proses terhadap perkembangan IPTEK itu sendiri, sebab kita lebih berkemampuan untuk mengkonsumsi secara bebas tanpa memahami etika teknologi itu sendiri. Tidak serta-merta juga, kita lebih memberi diri kepada medsos dibanding dengan realita; ungkapan yang akrab dikenal untuk menyebut para milenial hari ini, “yang jauh menjadi dekat dan yang dekat menjadi jauh”. Suatu fenomena tragis masa kini.
Selain itu, hasrat positif akan kemanusiaan diluluhlantakkan dan diabaikan dengan sensasi sistemik politik (kehormatan hierarkis-euforia politik) yang semakin mendramatisir dan membuming. Istilahnya, fenomena politik dapat digambarkan dengan indah oleh tangan, tetapi rapuh digambarkan oleh kaki.
Sekalipun semua orang berjuang demi kebahagiaan, penderitaan tetaplah panorama kehidupan. Di sela krisis kemanusiaan, kita bertanya, “apakah kebahagiaan politis lebih nikmat dan membahagiakan manusia secara demokratis?”
Barangkali, jika benar kebahagiaan menjadi tujuan, maka ada keraguan untuk mengatakan penderitaan sebagai jalannya, dengan tidak mengurangi kadar filosofis, kita berpikir, terutama di dalam suasana diri yang elegan tanpa melupakan keraguan. Bahwasannya siapa yang menderita dan siapa yang bahagia? Sekiranya pepatah Karl Marx dapat menjadi batu loncatan yang indah, “fungsi sejati seni adalah kritik sosial”.
Setiap kekaburan yang dijumpai dan ditemukan, kita justru bertanya untuk menemukan jawabannya, sebagaimana situasi konflik Nduga dan Intan Jaya, yang telah memacu dan meretas cakrawala jiwa orang Papua.
Mereka adalah, tentu (manusia) yang memiliki kepedulian dan rasa kemanusiaan untuk bertanya dalam batinnya mengenai siapa dirinya di hadapan orang lain? Lebih jauh namun perlahan, kita menanyakan, “mengapa TNI dan OPM saling menyerang?”
Rakyat menjadi korban dari topeng birokrasi-kapital. TNI merupakan atribut negara dan OPM adalah orang Papua yang bergerilya di hutan belantara Papua. Semestinya negara mengambil langkah konstruktif humanistik. Senjata ketemu senjata, apa yang hendak dicapai setelahnya?
Dualisme mengakar yang patut diseriusi dan ditilik sebagai unggahan kemanusiaan urgen. Signifikansinya, kita tentu melihat dua perbedaan pandangan, namun juga bermental sentimen. TNI menyebut wilayah Nduga dan Intan Jaya merupakan bagian dari wilayah teritorial NKRI, sebab menyebut OPM adalah teroris.
Begitu juga, sebaliknya OPM menyebut Indonesia sebagai penghuni tidak sah di tanah Papua, sebab OPM sudah bergerilya selama bertahun-tahun demi kemerdekaan Papua (yang artinya lepas dari NKRI).
Ada dua ideologi kontradiktif yang secara filosofis menjiwai kedua kubu untuk saling menyerang hingga berimbas pada nyawa manusia. Orang Papua di Nduga dan Intan Jaya mengalami eksklusi sosial secara sistemik. Penyingkiran dan pengungsian orang Papua di tanah leluhurnya telah menerima dampak buruk terhadap nasib dan masa depan generasi muda.
Para pengungsi hanya dapat menderita dan meratapi kesedihan. Mereka kehilangan harga diri, martabatnya dicabik, kemanusiaannya tidak dihargai sebagaimana mestinya, sebab tanah mereka telah menjadi lahan pertarungan tangan besi.
OPM dapat disebut sebagai para pejuang pribumi, yang berjuang atas tanah dan kampung mereka (fighting for the motherland). Apa tujuan aparat (yang adalah atribut negara) berada di pegunungan? Apakah konflik Nduga dan Intan Jaya bermotif?
Persoalan Nduga dan Intan Jaya terlihat di permukaan sebagai bentuk ekstrem dari duka kemanusiaan di Papua. Kita dipanggil dari hati nurani untuk melihat dengan mata hati kita. Bukan lagi menjadi suatu ajakan, namun menjadi gerakan nurani murni yang tidak lagi disangkal. Sebagaimana konflik dan tragedi kemanusiaan di Papua, yang kian hari kian tidak terkendalikan.
Di atas badai kekuasaan, rakyat menjerit dan terasing dari tanah dan kampung halamannya sendiri. Adakah secercah harapan yang hendak menghibur hati yang berduka, hati yang menderita?
Sungguh, jika alam dapat mengeluarkan bunyi, maka sudah tentu jeritannya pun akan terdengar di dinding telinga kemanusiaan. Namun, alam lebih memilih diam dan mendengarkan ratapan, tangisan, dan kertak gigi manusia yang adalah citra dan gambar Allah (Bdk. Kej. 1:26-31).
Tanpa mengurangi keprihatinan, para pengungsi Nduga dan Intan Jaya sudah dan sedang mengalami keterasingan, kelaparan, kehausan, kedinginan, kesakitan, dan kematian secara beruntun.
Rasanya, solusi kemanusiaan di Papua hanya bisa dibujuk dengan senjata, sebab dialog terkesan pesimistis di mata penguasa, sehingga perang senjata di Nduga dan Intan Jaya menjadi upaya optimistis penguasa untuk berkuasa.
Derap pengungsian diawali dengan bunyi nyaring senjata yang melengking jauh ke sudut-sudut rumah rakyat. Sembari dengannya alam tak luput menyediakan ruang bunyi senjata dan tangisan rakyat.
Apakah alam tidak peduli karena menyediakan ruang bagi senjata dan tangisan? Pater Neles Kebadabi Tebai Pr (JDP-Jaringan Damai Papua) selalu mengatakan, “senjata tidak bisa bicara, hanya mulut yang dapat berbicara. Mari kitong bicara dulu!”
Sejatinya, tembak-menembak ini hanya akan melahirkan kebencian dan dendam baru, sehingga akan sulit menemukan solusi, sebab kondisi ini hanya akan merangsang ingatan pahit masa lalu bagi masyarakat terisolir di Nduga (Mapenduma) dan Intan Jaya. Sekalipun upaya sudah dilakukan sejauh ini, gaya dan nuansa seperti ini justru menambah luka di hati rakyat Papua.
Hari ini rakyat adalah korban dari bias adu kebencian dengan rentetan irama senjata di seluk-beluk hutan belukar; saling mengejar dan mencari antara satu dengan yang lain. Jika demikian kuncinya, maka apa yang mesti dibuka? Manusia (kini) menjadi serigala bagi sesamanya (homo homini lupus).
Mulai dari buku yang dituliskan oleh Markus Haluk, “Tragedi Kemanusiaan di Nduga” sampai Desember 2019, di Intan Jaya, rakyat Papua mengalami luka-duka serius, dalam dan berlangsung lama.
Tensi aparat meningkat sejak beberapa dekade lalu hingga saat ini. Wamena dan Paniai menjadi arena transit atau persinggahan aparat menuju ke Nduga dan Intan Jaya.
Pada 19-29 Agustus 2019 reaksi spontanitas atas tindakan rasis terhadap rakyat Papua menjadi tolok ukur naiknya tensi aparat. Jika memang demikian, maka ada apa dengan rasisme, sehingga reaksi spontan begitu bergema? Bukankah hinaan dan cacian dengan dikatai monyet, kete, kribo (kriting bodoh), badaki, dan tra tau mandi sudah menjadi konsumsi sehari-hari? Mengapa tahanan rasis berada di Kalimantan Timur-Balikpapan?
(Ini) Masih menjadi misteri di kalangan politisi dan pemodal, terlebih rakyat kecil. Akibat dari kerapuhan penguasa untuk terbuka terhadap rakyat, maka segala kemungkinan dapat dimungkinkan di republik ini.
Dengan kata lain, kita bisa menafsirkan atau memberikan kredit poin kepada penguasa terkait kinerja birokrasi bersama atributnya terhadap rakyat. Dengan demikian, kita bisa melihat sebagaimana aparat yang adalah atribut negara mengaktualisasikan peran dan fungsinya.
Sebagai keamanan, tentu mereka bertugas untuk mengamankan dan mengayomi rakyat, bukan menembak rakyat. Jika tugas dan tanggung jawab tidak sejalan dan seirama, maka kita perlu bertanya pada penguasa yang memiliki wewenang lebih tinggi dalam trias politika, masih adakah rasa kemanusiaan? Ataukah mata hati telah tertutup oleh kekuasaan dan jabatan?
Barangkali hematnya, mesti ada pembacaan kasus dan persoalan secara proporsional, sehingga tindak lanjut persuasif dapat diambil. Sepenggal bait pembuka pada lirik lagu Bongkar Iwan Fals terasa relevan untuk kondisi hari ini, “kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang”. (*)
Penulis adalah mahasiswa STFT Fajar Timur Abepura, Papua
