Papua No.1 News Portal | Jubi
Nabire, Jubi – Rencana pemekaran provinsi dinilai sengaja dirancang para elit politik untuk menutupi kasus rasisme terhadap Papua. Karena itu, Suku Besar Yerisiam Gua menyatakan menolak upaya pemekaran wilayah melalui pembentukan provinsi baru di Tanah Papua.
Yerisiam Gua sebagai salah satu kaum pemilik ulayat di Nabire tidak bakalan menyerahkan wilayah adat mereka untuk menjadi bagian Provinsi Papua Tengah. Pembentukkan Papua Tengah sebagai satu di antara skenario pemekaran Papua tersebut dianggap hanya membuka jalan bagi pihak lain untuk meminggirkan Orang Asli Papua (OAP).
“Pemekaran berdampak terhadap perampasan lahan secara besar-besaran. Masyarakat adat (OAP) akan semakin termarjinalkan karena populasi mereka semakin sedikit,” kata Sekretaris Suku Besar Yerisiam Gua Hobertino Hanebora kepada Jubi, Jumat (8/11/2019).
Hanebora menganggap pemekaran Papua merupakan bahan mainan untuk kepentingan segelintir elit politik. Dia meminta para bupati yang berhasrat besar membentuk provinsi baru untuk berhenti mengatasnamakan kepentingan rakyat banyak.
“Tidak ada aspirasi dari akar rumput menginginkan pemekaran (Papua). Jadi, berhentilah menyatakan bahwa masyarakat setuju dan menghendaki (pemekaran),” tegasnya.
Hanebora juga meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) menggelar jajak pendapat mengenai pemekaran kepada kalangan suku asli Papua. Hasil jajak pendapat dapat menjadi acuan bagi MRP dalam mengambilkan kebijakan sebagai salah satu lembaga penentu pemekaran Papua.
“Jajak pendapat untuk memperkuat (dasar) penolakan. Sekarang, MRP memang menolak, tetapi saya khawatir nanti diam-diam menerima (pemekaran). Itu sama saja melukai Rakyat Papua,” katanya.
Pemuda Yerisiam Gua Adrianus Maniba menyatakan mereka tidak habis pikir bahwa hasil kerja intelijen dijadikan dasar pemekaran Provinsi Papua. “Pemekaran ada kriterianya sehingga bukan hanya kehendak para elit. Mereka bilang itu aspirasi dari bawah, (tetapi) dari mana? Rakyat mana minta pemekaran.” (*)
Editor: Aries Munandar
