Jayapura, Jubi – Menteri Dalam Negeri Kembali mengaktifkan Mesak Manibor sebagai bupati Sarmi setelah sebelumnya dinonaktifkan dari jabatannya karena tersandung penyalahgunaan dana APBD 2012-2013 senilai Rp4 miliar lebih.
Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (26/5/2016) mengatakan pengaktifan kembali Mesak Manibor sebagai Bupati Sarmi sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 132.91-4863 tahun 2016.
“SK Mendagri ini isinya tentang pengaktifan kembali bupati Kabupaten Sarmi provinsi Papua, dan hari ini atas nama
Gubernur saya menyerahkan kepada Mesak Manibor untuk aktif kembali sebagai bupati Sarmi,” katanya.
Dengan adanya SK ini, Mesak Manibor diminta segera melakukan konsolidasi dengan semua aparatur yang ada di Sarmi guna menyusun APBD perubahan dan menyiapkan Pilkada serentak 2017.
“Di sisa waktu ini, saya harap saudara Mesak Manibor bisa segera menyusun APBD Perubahan, sekaligus menyiapkan Pilkada serentak 2017,” ujarnya.
Menurut Hery, penyusunan APBD perubahan harus segera diselesaikan karena alokasi anggaran Pilkada serentak 2015 harus diakomodir.
“Selain itu, bupati harus dapat memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik,” kata Hery.
Agar berjalan maksimal, kata Hery, Bupati harus tetap melakukan konsolidasi baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal dengan semua pihak, hal ini agar semua aspek pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
“Tentunya setelah kembali diaktifkan maka Bupati Mesak Manibor tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Sarmi,” katanya.
Sementara itu, Bupati Sarmi Mesak Manibor saat ditemui sejumlah wartawan usai menerima SK Mendagri dari Sekda Papua mengaku belum mau berkomentar soal pengaktifan kembali dirinya. (*)
