Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jakarta, Jubi – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan permasalahan di Papua tak bisa selesai hanya dengan senjata dan petugas perang. Mahfud mengatakan instruksi Presiden Joko Widodo agar pendekatan kesejahteraan diutamakan menyelesaikan konflik di Papua.
“Prinsipnya sesuai arahan presiden, menyelesaikan persoalan di Papua jangan dengan senjata dan letusan, tapi dengan dialog demi kesejahteraan,” kata Mahfud MD, Selasa (15/6/2021) kemarin.
Baca juga : Menkopolhukam disarankan cari solusi tepat atasi kekerasan di Papua
Meningkatnya kekerasan dapat memperburuk situasi HAM di Papua
Ini kelompok bersenjata Papua yang diburu Polri dan TNI
Meski ia mengakui sering ada eskalasi meningkat di Papua yang dibarengi konflik bersenjata. Aparat TNI-Polri diakui terlibat baku tembak dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Sejauh ini, aparat gabungan dengan persenjataan lengkap masih ditempatkan di titik-titik rawan konflik di Bumi Cenderawasih.
“Adapun penegakan hukum kepada kelompok-kelompok bersenjata adalah sebagai bagian untuk memperlancar dialog dengan rakyat Papua, yang jauh lebih banyak di luar kelompok bersenjata itu,” kata Mahfud menambahkan.
Namun Mahfud tetap mengedepankan pendekatan dialog. Salah satu upaya yang dilakukan bertemu dengan sejumlah perwakilan dari Majelis Rakyat Papua di Gedung Kemenko Polhukam pada Jumat (11/6/2021) pekan lalu.
TNI sendiri menyatakan akan menjalankan perintah dari pimpinan apabila memang mendapat instruksi terkait penanganan dan penyelesaian konflik di wilayah paling Timur Indonesia itu.
Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Kolonel Czi IGN Suriastawa mengatakan -upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan bangsa dan persatuan negara Indonesia. “Yang jelas kita prajurit siap melaksanakan perintah,” kata Suriastawa.
OPM pun turut buka suara terkait hal tersebut. Mereka menyatakan akan dengan lapang dada berdialog dengan pemerintah. Hanya saja, hal tersebut tak akan diindahkan dengan aparat TNI-Polri.
Juru Bicara OPM, Sebby Sambom meminta agar perundingan dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penegah. Misalnya, kata dia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Jadi niat baik Presiden itu mungkin kami setuju, tapi dengan syarat perundingan segi tiga yang boleh dimediasi oleh Badan Organisasi PBB,” kata Sebby.
Menurut Sebby, keinginan mediasi ini telah digaungkan sejak 2019 lalu. Ia menunggu keseriusan dari Presiden untuk membuka jalur dialog dengan kelompok pejuang kemerdekaan Papua itu.
“Banyak kali kami sudah memberitahukan kepada Pemerintah Indonesia melalui berbagai Medias, jadi kami tunggu keseriusan dari Presiden Indonesia Joko Widodo,” katanya. (*)
CNN Indonesia
Editor : Edi Faisol
