Mayoritas DPR AS menilai Trump salahgunakan kekuasaan

Mantan Presiden Kepulauan Marshall Hilda Heine, Presiden Federasi Mikronesia David Panuelo, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Presiden Palau Tommy E. Remengesau. - RNZI/ Faceook/ US Embassy Kolonia
Mantan Presiden Kepulauan Marshall Hilda Heine, Presiden Federasi Mikronesia David Panuelo, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Presiden Palau Tommy E. Remengesau. – RNZI/ Faceook/ US Embassy Kolonia

Hasil pungutan suara pertama berhasil melampaui batas minimal suara yang diperlukan untuk memakzulkan Trump sebanyak 216 suara.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Read More

Washington , Jubi – Mayoritas anggota Dewan Perwakilan Amerika Serikat sepakat memakzulkan Presiden Donald Trump karena ia diduga telah menyalahgunakan kekuasaannya saat menekan Pemerintah Ukraina menyelidiki seorang rival politik.

Pantauan media Rabu, (18/12/2019), menunjukkan hasil pungutan suara pertama berhasil melampaui batas minimal suara yang diperlukan untuk memakzulkan Trump sebanyak 216 suara. DPR AS telah merampungkan sesi debat panjang dan mulai mengumpulkan suara untuk memutuskan pemakzulan Presiden Trump.

Berita terkait : Gedung Putih menolak hadir dengar pendapat pemakzulan Trump

Pentagon nyatakan tak dengarkan percakapan Trump dengan Xelenskiy

Ada dua sesi pemungutan suara yang akan menjadi dasar pemakzulan. Pertama, sesi pemungutan suara untuk artikel pertama dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang berlangsung selama 15 menit.

Kedua, sesi pemungutan suara untuk artikel kedua dugaan upaya menghalangi Kongres. Dalam sesi itu, pemungutan suara akan berlangsung selama lima menit.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, mengatakan dirinya dengan senang hati akan bersaksi di persidangan pemakzulan Donald Trump di Senat, jika hal itu diharuskan oleh hukum.

“Saya senang untuk mengeluarkan dokumen, saya senang untuk bersaksi jika itu sesuai, diharuskan oleh hukum,” kata Pompeo saat konferensi pers dengan menteri luar negeri dan pertahanan India serta Menteri pertahanan AS Mark Esper.

Ia menyetakan departemen Luar Negeri telah melakukan semua hal yang sama. “Kami akan terus melakukannya,” kata Pompeo menambahkan.

Pernyataan Pompeo muncul saat DPR yang dimotori Fraksi Demokrat berdebat sebelum pemungutan suara bersejarah atas tuduhan bahwa Trump menyalahgunakan kekuasaannya dan menghalangi Kongres.

Penyelidikan DPR berfokus pada permintaan Trump dalam percakapan telepon Juli dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy. Trump meminta Zelenskiy memata-matai mantan wakil presiden Joe Biden, musuh politiknya, dan putranya Hunter Biden, yang duduk di kursi dewan perusahaan gas Ukraina Burisma.

Awal penyelidikan, dengan tegas Pompeo menolak upaya untuk memperoleh deposisi dari mantan dan pejabat Departemen Luar Negeri saat ini. Ia menuding Demokrat melakukan perundungan dan intimidasi.  Sejak itu, sejumlah senior Kementerian Luar Negeri Ukraina dan diplomat Rusia bersaksi di hadapan Komite Intelijen DPR sebagai bagian dari penyelidikan. (*)

Editor : Edi Faisol

Related posts

Leave a Reply