Papua No.1 News Portal | Jubi
Sentani, Jubi – Berbagai komponen masyarakat Kabupaten Puncak di Jayapura, kembali menyuarakan penolakan terhadap pembentukan komando distrik militer atau kodim di Gome. Kehadiran institusi militer itu dikhawatirkan membangkitkan trauma masa lalu penduduk setempat.
“Kehadiran kodim akan membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Mereka menjadi tertekan dan takut untuk beraktivitas, seperti kejadian di Nduga,” kata Ketua Tim Peduli Kabupaten Puncak Yelpis Wakerkwa, Kamis (16/7/2020).
Wakerkwa menegaskan pemerintah tidak bisa secara sepihak memutuskan pembentukkan kodim. Rencana itu harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari masyarakat, terutama pemilik ulayat.
Penegasan serupa diutarakan Kornelis Murib. Dia ialah salah seorang pemilik hak ulayat atas lahan yang digunakan untuk pembangunan markas Kodim Puncak di Gome.
“(Markas) kodim tidak bisa serta merta (dibangun) tanpa izin dari para pemilik ulayat (lahan). Puncak itu kabupaten kecil, jadi silahkan bangun (markas) kodim di daerah lain saja,” tegas Murib.
Dia mengatakan tanah merupakan harta paling berharga bagi masa depan generasi penerus di Puncak. Kehidupan masyarakat saat ini maupun di masa mendatang sangat bergantung terhadap ketersediaan lahan.
“Kami mencari makan itu dengan berkebun. Kalau lahannya sudah dijadikan (bangunan) kodim, di mana lagi kami akan berkebun,” ujar Murib. (*)
Editor: Aries Munandar
