Papua No.1 News Portal | Jubi
Port Vila, Jubi – Pemerintah Vanuatu telah menuai kecaman publik setelah mendukung RUU yang dirancang untuk mengubah UU pertanahan yang sangat sensitif di negara itu.
Wakil Perdana Menteri, Ishmael Kalsakau, mengungkapkan bahwa sistem yang berlaku saat ini itu menghambat pembangunan di Vanuatu.
Namun sebuah usulan untuk menyerahkan kembali kewenangan pengambilan keputusan kepada Menteri Pertanahan telah mendatangkan protes dari berbagai kelompok-kelompok masyarakat sipil yang prihatin tentang dampaknya terhadap kepemilikan tanah adat.
RUU yang baru itu akan diajukan di Parlemen Jumat lalu, tetapi Pemerintah dikatakan telah memilih untuk menarik dan menyusun kembali RUU yang kontroversial tersebut.
Pengacara Siobhan McDonnell, yang merupakan aktor penting dalam merancang reformasi untuk Menteri Pertanahan Vanuatu saat itu, Ralph Regenvanu pada tahun 2014, telah menerangkan kepada Pacific Beat bahwa jika rencana pemerintah saat ini dibiarkan terjadi begitu saja, itu dapat menyebabkan kembalinya sistem yang lama dimana mereka dapat menyewakan tanah tanpa sepengetahuan pemiliknya.
“Salah satu temuan penting menjelang reformasi yang kami lakukan pada tahun 2014 adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan kementerian di masa-masa sebelumnya, jadi Menteri Pertanahan terus-menerus menyewa tanah adat tanpa restu dari kelompok pemilik tanah, atau seringkali tanpa sepengetahuan mereka.”
Tapi Wakil Perdana Menteri, Ishmael Kalsakau, membantah bahwa menurutnya UU yang berlaku saat ini itu tidak berfungsi dengan baik, atau setidaknya itu tidak cukup cepat. Akibatnya, menurut Kalsakau, hanya segelintir izin sewa yang sudah didaftarkan.
Kalsakau juga menyatakan bahwa semua anggota parlemen Pemerintah mendukung reformasi yang diusulkan, dan dia menambahkan bahwa kepala-kepala suku di Vanuatu juga turut mendukungnya.
Tetapi klaim itu lalu dibantah oleh Leias Cullwick, Ketua Dewan Nasional Perempuan, yang mengatakan bahwa organisasinya belum dikonsultasikan, dan begitu pula dengan Dewan Kepala-kepala Suku Nasional.
“Konstitusi kami itu sangat tegas dan mereka harus mengembalikan hal-hal ini kepada rakyat,” tegas Cullwick. “Hal-hal ini tidak dijelaskan dengan baik bahkan kepada para kepala suku di negara ini, jadi sekarang setelah mereka lebih paham tentang hal itu, mereka meminta pemerintah untuk terbuka tentang RUU itu, biarkan rakyat memutuskan.” (Pacific Beat)
Editor: Kristianto Galuwo
