Papua No. 1 News Portal | Jubi
Makassar, Jubi – Dokter Louisa Rumateray dari RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua menyarankan Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten-kota di Papua minta masukan dari masyarakat, terutama mereka yang ada di kampung-kampung dalam penanganan masalah kesehatan.
Pernyataan itu disampaikan dokter yang biasa disapa Mia Rumateray ini saat diskusi daring “Mari Bicara Solusi Menuju Papua Sehat Pasca COVID-19“, Senin (29/6/2020).
“Mungkin [dalam penanganan] masalah kesehatan di Papua, perlu dikomunikasikan [dengan masyarakat]. Sebaiknya para pengambil kebijakan di Papua dan pihak terkait lainnya belajar dan mendengar informasi dari masyarakat,” kata Mia Rumateray.
Menurutnya, berbagai informasi dari masyarakat patut didengar karena merekalah yang selama ini mengalami dan bertahun-tahun berjuang melawan berbagai macam penyakit.
Katanya, sebagai sasaran pembangunan masyarakat merupakan salah satu pihak yang mesti dimintai saran pembangunan, termasuk pembangunan kesehatan.
“Saya pikir dengan kita duduk bersama dengan masyarakat, kita bisa medapat banyak informasi dari mereka,” ujarnya.
Mia Rumateray menilai perhatian pemerintah pusat dan daerah di Papua terhadap penanganan pandemi Korona terkesan berlebihan. Padahal jauh sebelum virus itu muncul, masyarakat Papua telah bergumul dengan berbagai penyakit. Misalnya malaria, HIV-AIDS, tifus, dan beberapa jenis penyakit lain.
AIDS disebut sebagai salah satu penyebab banyak kematian di Papua selama satu dekade terakhir. Penyebaran kini semakin meluas ke wilayah pegunungan Papua.
Kondisi itu dianggap mengkhawatirkan. Akan tetapi hingga kini pemerintah dan pihak terkait dinilai belum mampu menghambat penyebarannya.
“Jumlah kasus [HIV] terus bertambah di Papua. Sebenarnya sudah terjadi bencana kemanusiaan di Papua. Tapi pemerintah pusat dan daerah mungkin belum melihat ini sebagai bencana kemanusiaan,” ucapnya.
Data Dinas Kesehatan Papua mencatat hingga 2019 kasus HIV di Papua mencapai 15.935, AIDS sebanyak 24.870, dan 2.956 orang meninggal dunia.
Tahun ini, kasus terbanyak ditemukan di Kabupaten Nabire yakni sebanyak 7.436, Kota Jayapura sebanyak 6.765, dan Kabupaten Jayawijaya 6.242 Kasus.
Sebelum pandemi Korona melanda Papua pada Maret 2020 silam, Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) Jayapura meminta seluruh elemen turun tangan mengatasi HIV-AIDS di Papua.
Focal point OPSI Jayapura, Hiswita Pangau, mengatakan peran berbagai pihak mulai pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga LSM akan sangat membantu mengedukasi masyarakat tentang HIV-AIDS.
“Kerjasama ini juga penting agar tak ada lagi diskriminasi dan stigma yang dilekatkan pada ODHA,” kata Hiswita Pangau, saat itu. (*)
Editor: Dewi Wulandari
