Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Badan Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Kabupaten Yalimo (HMKY) se-Indonesia menolak rencana pembangunan pos TNI di distrik Abenaho dan Apahapsili.
Ketua HMKY se-Indonesia Jhon West Wandik mengatakan Kabupaten Yalimo adalah Kabupaten yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, kerukunan, keagamaan dan budaya. Ia khawatir jika TNI masuk, justru akan menciptakan konflik antar warga dan aparat.
“Kami melihat secara nyata di beberapa kota kabupaten yang ada di wilayah pegunungan dan secara umum seluruh Papua ini dimana, ada kehadiran TNI/POLRI untuk mengamankan situasi bahkan menempatkan diri sebagai (Pos) koramil, tentunya di situ akan ada konflik antara rakyat sipil dengan TNI/Polri, jadi cukup sudah hal ini terjadi di kabupaten lain dan kami di Yalimo sangat tidak membutuhkan kehadiran TNI di distrik-distrik tetapi cukup membangun koramil TNI di ibu kota Elelim Kabupaten Yalimo,” kata Wandik saat jumpa pers, Rabu (26/02/2020) di Jayapura.
Menurutnya, jika Pemerintah yang memerintahkan untuk menghadirkan TNI di setiap distrik yang ada di Yalimo , artinya pemerintah justru menciptakan daerah konflik baru.
“Melihat dari kejadian di beberapa tahun lalu, pada tahun 2002 aparat masuk desa di Apahapsili yang kami lihat saat itu kami selagi ada di panggu pendidikan SD, juga tindakan dalam kehidupan bersama warga tidak membaik,” katanya.
Sementara itu, Salah seorang tokoh di Yalimo, Mothis Yohame mengatakan informasi pembangunan Pos TNI di 5 distrik juga ditolak, karena justru berpotensi melahirkan konflik baru. Sejauh ini ia memandang berbagai konflik yang terjadi dimulai karena adanya aparat yang hadir di tengah masyarakat.
“Kami di Yalimo dari dulu sampai saat ini masalah keamanan dan kenyamanan sangat baik sehingga dengan informasi ini kami tegas tolak pembangunan pos TNI,” kata Yohame.
Ketika dikonfirmasi Jubi, Wakapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Dax Sianturi mengatakan, rencana pembangunan pos TNI di kedua distrik tersebut belum diketahui dan akan dilakukan pengecekan di daerah untuk mengetahaui kebenarannya.
“Oke nanti saya cek dulu ya, apakah, memang ada rencana kita pembangunan di sana (atau tidak), jadi saya belum bisa kasih komentar ya,” kata Wakapendam. (*)
Editor: Edho Sinaga