Mahasiswa Puncak se-Jawa dan Bali tolak kasus Sinak diinvestigasi tim bentukan TNI

Pelanggaran HAM di Papua
Proses perabuan jenazah siswa SD Inpres Sinak, Makilon Tabuni, di samping rumah Kepala Distrik Sinak pada Kamis (24/2/2022). - IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ratusan Mahasiswa Papua dan aktivis pro demokrasi yang tergabung dalam Aksi Solidaritas Pro Demokrasi & Mahasiswa  Puncak Se-Jawa & Bali  menggelar aksi damai di Jakarta, Senin (7/3/2022). Mereka menolak investigasi kasus pencurian senjata dan dugaan penganiayaan warga sipil di Sinak diinvestigasi oleh tim bentukan TNI.

Hal itu disampaikan penanggung jawab aksi sekaligus Ketua Badan Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua (BPP IPMAP Se-Jawa Dan Bali) Kelanus Kulua. Dalam orasinya, Kulua menyatakan seharusnya pemerintah membentuk tim independen untuk menginvestigasi dugaan penganiayaan yang mengakibatkan seorang siswa SD di Sinak, Makilon Tabuni, meninggal dunia.

Read More

“Dengan tegas kami menyampaikan dan mendesak Pemerintahan Jokowi untuk membentuk tim investigasi independen [yang] terlepas dari intervensi siapapun,” kata Kulua.

Baca juga: Senjata dicuri, aparat lakukan penyisiran dan aniaya warga, 1 anak SD meninggal dunia

Pernyataan itu terkait dengan kasus dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan aparat keamanan terhadap tujuh siswa SD di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, pada 22 Februari 2022. Penganiayaan itu terjadi setelah sepucuk senjata api SS1 prajurit TNI dicuri, dan ketujuh anak SD itu ditujuh terlibat mencuri senjata api itu.

Kulua mengatakan tidak adil jika kasus dugaan penganiyaan warga sipil yang melibatkan prajurit TNI diinvestigasi oleh tim bentukan TNI. “Kami meminta kepada pemerintah membentuk koalisi hak asasi manusia, melibatkan pengacara di Papua untuk turun melakukan investigasi,” kata Kulua.

Menurutnya, tim investigasi yang independen dibutuhkan agar itu itu dapat mengungkapkan pelaku penganiayaan tersebut, sehingga pelakunya dapat diproses sesuai aturan hukum. “Kami menolak tim investigasi bentukan aparat TNI, dan mendesak Pemerintahan Jokowi untuk membentuk tim investigasi independen,” tegasnya.

Baca juga: Keluarga Makilon Tabuni sebut aparat keamanan kenal 7 anak korban penganiayaan

Kulua menyatakan pihaknya mengutuk keras dugaan penganiayaan yang mengakibatkan Makilon Tabuni meninggal dunia. Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua se-Jawa dan Bali minta para pelaku ditemukan dan segera diadili.

Juru Bicara Jaringan Damai Papua, Jan C Warinussy menyatakan mendukung upaya investigasi atas dugaan penganiayaan yang menyebabkan Makilon Tabuni meninggal dunia. “Saya mendukung dilakukannya investigasi terhadap dugaan penganiayaan terhadap tujuh anak di Distrik Sinak,” kata Warinussy.

Warinussy juga mendesak Komnas HAM RI turun tangan menginvestigasi kasus itu. “Saya mendesak Komnas HAM RI untuk segera melibatkan diri untuk melakukan investigasi dugaan pelanggaran HAM dalam menguarai kasus penganiayaan terhadap ketujuh anak di Distrik Sinak tersebut,” ujarnya.

Baca juga: Penganiayaan anak di Sinak bukti negara tidak serius lindungi anak di Papua

Wakil Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena juga menyampaikan desakan agar pemerintah membentuk tim independen untuk menginvestigasi dugaan penganiayaan siswa SD di Sinak itu. Menurutnya, semua terduga pelaku kekerasan, baik itu aktivis Organisasi Papua Merdeka maupun aparat TNI/Polri, harus dibawa ke pengadilan yang berjalan adil, tanpa berakhir dengan hukuman mati.

“Kami juga kembali mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pendekatan keamanan yang digunakan untuk merespon masalah di Papua. Jumlah korban yang terus bertambah menunjukkan bahwa pendekatan itu tidak berhasil dan tidak bisa terus dipertahankan,” lanjut Wirya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Related posts

Leave a Reply