Mahasiswa ancam gagalkan PON 2020 jika tahanan politik tidak dibebaskan

Tujuh tahanan politik beserta Pengacara Papua dan Anggota MRP - Jubi/Dok.
Tujuh tahanan politik bersama Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua- Jubi/Dok.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih (Uncen) mengancam akan menggagalkan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 bila tujuh tahanan politik saat demonstrasi menolak rasisme yang saat ini ditahan di Kalimantan Timur, tidak dibebaskan tanpa syarat.

Read More

“Segera bebaskan tahanan di Indonesia tanpa syarat, baik di Jakarta,  Kalimantan dan Papua.  Mereka adalah korban rasisme. Karena, mereka bukan pelaku rasisme melainkan mereka adalah korban dari rasisme yang dialami oleh orang asli Papua,” kata Yops Itlay, Ketua BEM Fakultas Hukum Uncen, Kamis (20/02/2020).

Kata dia, rakyat Papua saat ini menjadi korban rasisme, namun negara Indonesia menganggap orang Papua adalah pelaku atau dalang dari rasisme itu sendiri.

“Sampai saat ini rakyat Papua masih dalam situasi duka dan trauma atas situasi yang terjadi kemarin. Terutama di Nduga, Intan Jaya, dan beberapa daerah lainnya di tanah Papua,” kata Itlay.

Ia menegaskan, meskipun dalam situasi duka, namun banyak pula orang yang cepat melupakan masalah kemarin dengan ikut euforia di ajang PON terutama rekrutmen relawan PON yang gencar saat ini.

“Kita yang jadi korban rasisme, kita juga yang dijadikan tersangka tanpa bukti yang jelas sehingga menangkap tujuh tahanan korban rasisme yang ada di Kalimantan Timur,” katanya.

Menurutnya, jika pemerintah pusat dan provinsi Papua menginginkan kegiatan PON 2020 berjalan dengan baik, permintaan mereka yakni membebaskan tujuh tapol korban rasisme itu tanpa syarat, harus diwujudkan.

Sebelumnya, pelajar dan mahasiswa eksodus Papua se-Indonesia menegaskan akan menggagalkan pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, jika dalam waktu dekat Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, tidak menemui mereka.

“Kami tunggu awal bulan (Februari) besok. Entah tanggal berapa bapak Gubernur harus temui kami. Kalau tidak, kami bikin upaya gagalkan kegiatan PON di Papua,” tegas juru bicara posko umum mahasiswa eksodus Papua se-Indonesia, Misatius Kogoya, saat bersama rekan-rekannya saat menggelar jumpa pers di kantor LBH, Kamkei, Jayapura, Rabu (29/1/2020).

Dikatakan, keputusan itu telah disepakati seluruh mahasiswa eksodus se-Tanah Papua belum lama ini. Sehingga, bila hingga batas waktu masih tidak direspons, upaya akan dilakukan. (*)

Editor: Edho Sinaga

Related posts

Leave a Reply