Jayapura, Jubi – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, Presiden Joko Widodo ingin wajah Indonesia tidak terlihat kumuh, sehingga pemerintah saat ini sedang terus membangun.
“Presiden ingin agar muka Indonesia kelihatan jangan kumuh, padahal kita di dalam sedang membangun dan saya pikir itu betul,” kata Luhut Binsar Pandjaitan saat meninjau perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini (PNG) di Wilayah Skouw, sekaligus meresmikan dimulainya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu, di Jayapura, Selasa (29/3/2016).
Menurut Luhut, pembangunan PLBN akan meningkatkan jumlah pelintas batas antara PNG dan Indonesia. Pada tahun ini pelintas batas dari PNG ke Indonesia berjumlah 65 ribu orang, sedangkan dari Indonesia ke PNG berjumlah sekitar 4.000 orang.
“Saya berharap Pos Terpadu ini juga bisa menggairahkan perekonomian di wilayah perbatasan,” ujarnya.
Untuk itu, ujar Luhut, Presiden juga akan membuka pasar mama-mama yang bertujuan meningkatkan kemajuan rakyat Papua.
“Presiden ingin kesejahteraan tidak hanya orang kaya tambah kaya, tapi rakyat bawah juga harus naik ke atas. Salah satu saranya adalah pasar mama-mama. Nanti kami akan coba ini diberikan kepada mereka dan jangan dijual lagi sama orang lain,” kata Luhut.
Mengenai keberadaan pos lintas batas, Luhut berharap, bisa mengontrol aktivitas pelintas batas, pasalnya saat ini banyak muncul masalah Narkoba.
Sementara soal keamanan, dengan adanya pos lintas batas diharapkan bisa menghalau masuknya terorisme dan sebagainya. “Untuk itu ini kami lakukan, dengan demikian kita tahu persis orang maupun barang yang masuk melalui perbatasan,” ucapnya.
Menyinggung soal banyak terdapat jalan tikus, Luhut katakan, itu sudah pasti ada soalnya penduduk Papua dan PNG masih memiliki hubungan kekeluargaan. “Persahabatan ini tidak boleh dirusak, sama juga dengan Timor Leste dengan Nusa Tenggara Timur (NTT) banyak terdapat jalan tikus,” kata Luhut.
Hal senada dilontarkan Guberur Papua Lukas Enembe. Gubernur mengatakan kekerabatan antara penduduk Papua dan PNG sangat baik, seperti ada tanah ulayat milik warga Papua di PNG, begitu sebaliknya.
“Saya tidak tahu pembagian tanah yang dilakukan pemerintah Belanda dan Inggris pada waktu dulu, sehingga ini benar-benar ada dan nyata,” kata Enembe.
Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Andreas Suhono dalam laporannya mengatakan, PLBN Terpadu Skouw dibangun di atas areal seluas 10 hektar.
Dari lahan yang disediakan itu sekitar 7.619 meter persegi diantaranya merupakan perkantoran dengan dukungan dana mencapai Rp166 miliar. “Pengerjaan PLBN Terpadu Skouw dilakukan oleh Nindya Karya,” kata Andreas. (Alexander Loen)
