Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,
Jayapura, Jubi – Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari sebagai salah satu lembaga advokasi Hak Asasi Manusia (HAM di tanah Papua akan mengkoordinir aksi damai dengan thema ‘Tanah Papua Zona Darurat Hak Asasi Manusia di Dunia’ pada Kamis, 20 Oktober 2016 di Manokwari.
Hal itu dikatakan Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, bahwa aksi damai ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian acara dalam rangka memperingati Hari Jadi LP3BH Manokwari ke-20.
“Juga sebagai bentuk tanggungjawab LP3BH sebagai lembaga advokasi HAM internasional di tanah Papua tentang kebenaran dari fakta mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang sudah berlangsung sepanjang lebih dari 50 tahun dan membawa ratusana ribu korban di pihak rakyat sipil Papua, tapi tidak pernah memperoleh perlakuan yang adil dalam konteks penyelesaian secara hukum oleh Pemerintah Indonesia selama ini,” jelas Yan Christian Warinussy kepada Jubi, Rabu, (19/10/2016).
Di dalam aksi ini, lanjutnya, LP3BH akan mengkoordinir rakyat sipil Papua dan membutuhkan pertolongan dan intervensi kemanusiaan internasional segera selambat-lambatnya bulan November 2016.
“Berbagai komponen rakyat Papua yang bakal ikut serta di dalam aksi yang akan mengambil start dari depan kantor LP3BH di Jalan Gunung Salju, Fanindi Bengkel Tan dan berjalan kaki melewati jalan Gunung Salju, Jalan Merdeka dan Jalan Siliwangi hingga kantor DPR Papua Barat untuk berdialog dengan pimpinan dan anggota parlemen lokal tersebut,” katanya menjelaskan.
“Untuk itu, kami sudah mengajukan surat pemberitahuan kepada Kapolres Manokwari sesuai standar dan prosedur yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,” ujarnya.
Ia menuturkan, pihaknya menyambut kesediaan seluruh komponen rakyat Papua maupun non Papua yang hendak bersama-sama ikut serta dalam aksi damai ini untuk menyuarakan situasi pelanggaran HAM yang terus-menerus terjadi dan diduga keras melibatkan aparat keamanan negara di atas tanah Papua sepanjang lebih dari 50 tahun terkahir ini, dan tanpa penyelesaian secara hukum. Sehingga menimbulkan trauma psikis dan penderitaan fisik serta mengakibatkan munculnya ketikdapercayaan rakyat Papua terhadap Pemerintah Indonesia.
“Aksi damai ini tidak membawa isu-isu politik yang lain, karena forumnya sudah tersedia di Komisi Dekolonisasi di bawah kewenangan penuh Majelis Umum PBB di New York yang kini menjadi tugas dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP),” papar dia. Ditambahkan, isu HAM yang diusung dalam aksi damai ini akan sejalan dengan rencana pembahasan siatuasi pelanggaran HAM di tanah Papua sepanjang lebih dari 50 tahun yang akan menjadi topik utama dalam Universal Periodic Revieuw (UPR) di Dewan HAM PBB di Jenewa-Swiss , Maret 2017 mendatang.
Terpisah, Kapolres Manokwari, AKBP. Christian Roni Putra, SIK yang dikonfirmasi Jubi mengatakan, untuk pengamanan dirinya akan melakukan kordinasi dengan aparat yang ada di Manokwari sebab dirinya sedang berada berada di luar daerah.
“Saya ada di Sorong, sedang melakukan pertemuan dengan Kapolda Papua Barat. Saya akan koordinasi dengan aparat yang ada di Polres maupun Polsek,” kata AKBP. Christian Roni Putra. (*)
