Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua, Boy Markus Dawir mengkritik pernyataan Sekretaris Daerah Papua, Dance Yulian Flassy yang meminta percepatan proses pembentukan Provinsi Papua Selatan. Hal itu dinyatakan Dawir di Kota Jayapura, Jumat (18/6/2021).
Dawir menyatakan permintaan Flassy itu bertolak belakang dengan kebijakan Gubernur Papua, Lukas Enembe. “Pernyataan Sekda Papua sangat bertolak belakang dengan Gubernur Papua, yang telah meminta Menteri Dalam Negeri menunda pembentukan Daerah Otonomi Baru di Papua,” kata Dawir.
Dawir yang juga Sekretaris Fraksi Demokrat DPR Papua menyatakan saat ini Pemerintah Provinsi Papua sedang berkonsentrasi untuk melaksanakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. Selain itu, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) juga belum rampung.
Ia menegaskan lebih baik pembahasan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) dilakukan apabila semua daerah sudah siap dalam segala hal. “Tidak ada yang melarang pemekaran jika hak Orang Asli Papua sudah diakomodir dalam Undang-undang Otsus. Kalau mau bikin provinsi, sementara hak OAP tidak masuk dalam pelayanan pemerintahan, untuk apa?” Dawir bertanya.
Baca juga: Sekda minta pembentukan Provinsi Papua Selatan dipercepat
Dawir meminta Flassy mengklarifikasi pernyataannya yang meminta percepatan pembentukan Provinsi Papua Selatan. Ia menyatakan masyarakat tidak perlu dibuat bingung dengan isu pemekaran Provinsi Papua. “Seharusnya Sekda bisa sejalan dengan Gubernur, agar tidak membuat rakyat bingung,” katanya.
Sebelumnya, Sekda Papua, Dance Yulian Flassy menyatakan mendukung usulan pemekaran Provinsi Papua untuk membentuk Provinsi Papua Selatan. Flassy meminta Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua bersama Pemerintah Provinsi Papua mendorong percepatan pembentuk Provinsi Papua Selatan.
Meskipun banyak pemangku kepentingan politik di Papua telah menyatakan menolak rencana pemekaran Provinsi Papua, Flassy menyatakan pemekaran Provinsi Papua untuk membentuk Provinsi Papua Selatan penting. “Pemekaran ini dipandang penting dan harus dipercepat,” kata Flassy usai menghadiri serah terima jabatan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jayapura, Rabu (16/6/2021).
Ia memastikan jika nantinya Provinsi Papua Selatan terbentuk, rentang kendali pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di bagian selatan Papua akan semakin pendek. Flassy juga yakin pembentukan Provinsi Papua Selatan akan membuat pembangunan di kawasan Papua bagian selatan akan lebih terasa.
“Tujuannya hanya satu, yakni untuk memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan. Supaya pembangunan semakin terasa dan dampaknya pun semakin dirasakan oleh masyarakat,” kata Flassy. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
