Jayapura, Jubi – Rencana Pemerintah Indonesia mengizinkan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) untuk mengunjungi Papua, mendapatkan tanggapan positif dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Bidang Hukum HAM dan Pemerintahan, Laurenzus Kadepa.
Kadepa mengatakan dirinya berkali berkali telah meminta agar akses wartawan nasional internasional, LSM internasional juga PBB ke Provinsi Papua dan Papua Barat, harus dibuka bagi untuk melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi di Papua.
“Saya setuju kalau Dewan HAM PBB mau berkunjung ke Provinsi Papua dalam waktu dekat setelah diizinkan Pemerintah Indonesia. Itu langkah maju, pemerintah jangan takut, sebab dunia tahu apa yang terjadi di Papua dan Papua Barat,” katanya melalui sambungan selulernya, Senin (4/2/2019).
Kadepa mengatakan, langkah Itu tidak akan merugikan pemerintah Indonesia. Tetapi justru menguntungkan.
“Jika di Papua biasa-biasa saja dan kondisi Papua tidak seperti apa yang disuarakan kelompok Papua Merdeka selama ini,” katanya.
Kadepa mengatakan, memang sejak tahun lalu Dewan HAM PBB ingin melakukan kunjungan ke provinsi Papua dan Papua Barat. Namun kurang direspon pemerintah Indonesia.
Sementara itu Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Ones Suhuniap mengatakan, kedatangan dewan HAM PBB Papua itu merupakan sebuah keharusan.
“Sebab orang Papua sudah jenuh dengan perlakuan kekerasan, intimidasi, pembunuhan, biar mereka datang dan melihat kondisi rakyat Papua hari ini,” katanya.(*)
Reporter : Hengky Yeimo
Editor : Syam Terrajana
