Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jakarta, Jubi – Amerika Serikat akan memberikan kelonggaran deportasi sementara serta izin tinggal kepada warga negara Myanmar yang sebelumnya berkunjung di negara tersebut. Kebijakan itu diterbitkan menyusul kudeta militer awal Februari 2021 lalu.
Sumber di Pemerintah Amerika Serikat mengatakan 1.600 warga negara Myanmar yang sudah berada di Amerika Serikat, termasuk diplomat yang membelot dari Pemerintahan Junta, bisa mengajukan Status Perlindungan Sementara (TPS) sehingga mereka bisa mendapat kelonggaran tinggal sampai 18 bulan ke depan.
Baca juga : AS bekukan uang yang hendak masuk ke bank sentral Myanmar
Korban jiwa saat protes kudeta militer Myanmar bertambah, kali ini 18 demonstran tewas
AS serukan solidaritas korban kekerasan junta militer Myanmar
TPS adalah program yang diberikan kepada imigran-imigran yang tidak bisa kembali ke negara mereka dengan aman. Misalnya bencana alam atau konflik bersenjata. Maka dengan TPS ini, mereka mendapatkan kemampuan untuk tinggal dan bekerja di Amerika Serikat untuk periode yang ‘dihadiahkan’.
baca juga
Tercatat kondisi Myanmar setelah kudeta militer mengambil alih kekuasaan telah membuat warga negaranya waswas untuk pulang kampung. Sebab terjadinya kekerasan oleh aparat keamanan, penahanan dan kondisi kemanusiaan yang memburuk.
Penyidik dari HAM PBB untuk Myanmar,Thomas Andrews, pada Kamis, (11/3/2021) mengatakan unjuk rasa di Myanmar setidaknya telah menewaskan 70 orang dan menahan lebih dari 2 ribu orang.
Sejumlah diplomat di Myanmar mengunggah pernyataan terbuka Amerika Serikat yang menolak militer Myanmar. Diantara mereka yang menyuarakan penolakan adalah Wakil Tetap Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun.
Sumber di Pemerintah Amerika Serikat menyebut diplomat-diplomat yang dengan berani bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil demi solidaritas dengan rekan-rekan senegara mereka di Myanmar, boleh tinggal di Amerika Serikat lewat program TPS.
“Kami ingin mereka tahu, mereka bisa melakukannya dengan aman,” kata sumber tersebut.
Sanksi yang lebih berat mungkin dijatuhkan, kecuali militer Myanmar melakukan tindakan yang sebaliknya. (*)
Editor : Edi Faisol
