| Papua No.1 News Portal | Jubi
Port Vila, Jubi – Blok oposisi Parlemen Vanuatu telah mengajukan mosi agar upah pemimpin-pemimpin di pemerintah dan parlemen dipotong sebesar 50% .
Mosi itu diajukan oleh Pemimpin Oposisi, Ralph Regenvanu, dan didukung oleh Wakil Pemimpin Oposisi, Charlot Salwai.
Surat kabar Daily Post berhasil mendapatkan salinan mosi itu, dimana dinyatakan bahwa anggota-anggota parlemen Republik Vanuatu mengakui bahwa dunia sedang melalui masa-masa yang sulit dan tidak pasti akibat pandemi COVID-19.
Penutupan perbatasan internasional untuk menghentikan penyebaran virus ini telah menyebabkan jatuhnya ekonomi dunia, dan telah menempatkan ekonomi kita sendiri di Vanuatu di posisi yang rentan. Ratusan usaha sudah tutup atau mengurangi operasi mereka, ribuan warga kehilangan pekerjaan mereka, banyak keluarga yang hanya memiliki sedikit atau tidak ada pemasukan sama sekali kedepannya, dan banyak orang mengalami perubahan sosial dan mental yang traumatis.
Pendapatan pemerintah Vanuatu juga telah berkurang, sementara Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pembelanjaan besar-besaran, lebih dari VT 5 Miliar, untuk mengimplementasikan paket stimulus ekonomi Covid-19 dan bantuan dan pemulihan masyarakat yang terkena dampak Siklon Harold.
Pemerintah juga tidak dapat, dengan akurat, memprediksi berapa lama krisis ini akan berlangsung, dampak yang akan ditimbulkan terhadap perekonomian nasional, berapa lama Pemerintah akan dapat terus membelanjakan dana publik yang terbatas untuk menyokong ekonomi Vanuatu, dan menyediakan layanan esensial bagi warganya.
Dalam konteks ini, menurut blok oposisi, penting bagi Pemerintah dan Parlemen Vanuatu untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka mengerti apa yang dialami oleh masyarakat, dan menunjukkan bahwa mereka peduli.
Sekaranglah saatnya bagi Pemerintah dan Parlemen untuk menunjukkan kepemimpinan dan empatinya terhadap orang-orang Vanuatu. Hal ini juga telah dilakukan di sejumlah negara lain, dimana pemimpin dalam pemerintahan dan parlemen setuju untuk memotong upah mereka, di wilayah Pasifik, misalnya, pemerintah Fiji telah sepakat bahwa Perdana Menteri dan semua Menteri akan dipotong upahnya sebesar 20% sampai akhir tahun ini, begitu juga dengan PM Selandia Baru dan seluruh kabinetnya.
Oposisi menyarankan pemotongan sebesar 50% dari tunjangan jabatan, seperti diatur oleh UU tentang Upah Pejabat Resmi, bagi pemimpin-pemimpin pemerintah dan parlemen, termasuk di antaranya Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Ketua Parlemen, semua menteri pemerintah, pemimpin oposisi, dan wakil pemimpin oposisi. Pemotongan ini diberlakukan hingga 31 Desember 2020.
Dana dari pemotongan upah ini dapat dialihkan untuk membantu paket stimulus ekonomi pemerintah untuk mensejahterakan warga Vanuatu.
Sementara itu mosi lainnya juga diajukan kepada ketua Parlemen Vanuatu untuk menangguhkan 22 MP anggota kubu oposisi, setelah pekan lalu oposisi memboikot sidang pertama parlemen tahun ini untuk memprotes Menteri Perubahan Iklim, Bruno Leingkon, yang datang ke parlemen tanpa melakukan isolasi mandiri setelah ia memasuki sebuah hotel di mana lebih dari 100 Ni-Vanuatu dikarantina.
Mosi ini diajukan oleh wakil PM, Ishmael Kalsakau, yang juga mendesak agar oposisi membayar biaya untuk menyelenggarakan parlemen hari itu. (Daily Post Vanuatu)
Editor: Kristianto Galuwo
