Jayapura, Jubi – Guna meningkatkan kualitas pelayanan guru di tanah Papua, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Papua menggelar Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) II masa bhakti 2013-2018.
Kegiatan yang digelar di salah satu hotel di Kota Jayapura sejak Kamis (14/4/2016) hingga Jumat (15/4/2016) itu mengusung tema ‘Meningkatkan solidaritas dan solidaritas PGRI sebagai organisasi profesi guru yang kuat dan independen untuk pendidikan bermutu’.
Ketua PGRI Provinsi Papua, Dr. Nomensen Mambraku mengatakan, pendidikan di tanah Papua harus maju selangkah. Oleh karena itu, berbicara tentang PGRI Provinsi Papua itu artinya berbicara tentang dua hal yang paling mendasar.
“Pertama adalah kualitas pelayanan guru terhadap pendidikan di tanah Papua. Dan pendidikan di tanah Papua, saya ingin katakan siapapun boleh mengkritik, siapapun boleh berbicara tentang pendidikan di tanah Papua, tetapi pendidikan di tanah Papua sangat tergantung dari bapak, ibu guru sebagai warga PGRI Provinsi Papua,” tutur Dr. Nomensen Mambraku kepada wartawan, Jumat (15/4/2016).
Kedua, diungkapkan, para telah memberikan kepercayaan kepada pihaknya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang akan dilaksanakan pada satu tahun ke depan.
Ketua PGRI Kota Jayapura, Roberth J. Betaubun, mengatakan dalam penyelenggaran Konkerprov II PGRI Papua ini telah menghasilkan 11 butir pernyataan dan 7 buah rekomendasi.
11 butir pernyataan
- Meminta kepada Gubernur Papua dan DPR Papua untuk menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia agar sertifikasi guru dibayarkan include dengan pembayaran gaji guru.
- Tunjangan-tunjangan khusus diberlakukan secara menyeluruh di Provinsi Papua.
- Khusus untuk Papua jumlah jam wajib mengajar perminggu adalah 18 jam mengajar per minggu.
- Khusus untuk Papua jam linier ada di Dapodik tidak diberlakukan di daerah yang susah pemenuhan guru mata pelajaran.
- Guru-guru yang belum berkualifiaksi S-1 supaya dibebaskan dari biaya studi S-1 atau dibiayai oleh Pemerintah.
- Sistem perekrutan guru bersertifikasi mekanismenya perlu diperbaiki.
- PGRI tidak berpolitik praktis dan tidak dipolitisasi, namun PGRI dapat memberikann dukungan yang memperhatikan PGRI.
- PGRI Provinsi Papua siap bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua memfasilitasi program-program pendidikan dalam rangka peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah.
- PGRI Provinsi Papua menolak segala bentuk intimidasi baik bersifat fisik maupun psikis kepada guru dalam menjalankan tugas keprofesiannya.
- Dalam rangka pemilukada serentak tahun 2017 mendatang, anggota PGRI dilaranag berpolitik praktis
- Menolak dengan tegas segala upaya memecah belah guru di Provinsi Papua.
Selanjutnya 7 buah rekomendasi
- Meminta kepada Gubernur Provinsi Papua agar semua guru mendapat bantuan rumah dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Perlu dibangun Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia di Papua.
- Alokasi dana Otsus 30 persen untuk pendidikan, supaya dialokasikan juga untuk peningkatan kesejahteraan Guru.
- Perlu adanya Perdasus tentang perlindungan hukum bagi guru.
- Membangun kerjasama dengan semua kepala daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pembentukan pengurus PGRI di kabupaten/kota yang belum terbentuk.
- Seluruh anggota PGRI, dalam rangka pemilukada serentak 2017 agar menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon Bupati dan Walikota yang berpihak kepada kepentingan guru.
- Dalam pemilu legislatif perlu ada dukunga keterwakilan anggota PGRI yang maju sebagai anggota legislatif, baik di tingkat Provinsi Papua, Kabupaten/Kota sampai tingkat Pusat. (Abeth You)
