Konflik Intan Jaya (5) : Konflik Bersenjata Baru yang Mematikan

Timeline kekerasan di Intan Jaya – infografis Jubi

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pada 1 Agustus 2019, TPNPB menggelar pertemuan Reunifikasi dan Deklarasi Persatuan dan Kesatuan TPNPB-Organisasi Papua Merdeka di Ilaga, Kabupaten Puncak.[1] Pertemuan ini dihadiri para pimpinan Panglima Komando Daerah Pertahanan (Kodap), termasuk Panglima Tertinggi TPNPB Jenderal Goliat Tabuni, Komandan Operasi Umum TPNPB Mayjen Lekagak Telenggen, Panglima Kodap Sinak Militer Murib, Panglima Kodap Ilaga Brigjen Penny Murib, dan Panglima Kodap Kemabu T Brigjen Ayub Waker.

Kodap adalah nama satuan teritorial TPNPB, yang biasanya berbasis kepada wilayah administrasi kabupaten di Papua. Pasca Konferensi Tingkat Tinggi TPNPB di Biak Numfor pada 1-5 Mei 2012, TPNPB memiliki 33 Kodap di seluruh Tanah Papua.

Pertemuan Panglima Tertinggi TPNPB Jenderal Goliat Tabuni dengan para Panglima Kodap yang berlangsung di Ilaga pada 1 Agustus 2019 merupakan konsolidasi lanjutan mereka untuk merespon pembentukan West Papua Army oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) di Vanimo, Papua New Guinea pada 1 Mei 2019.

Dengan deklarasi yang dibacakan Sekretaris Panglima Tertinggi TPNPB, Anton Obed Tabuni, para pimpinan TPNPB itu menolak pembentukan West Papua Army. Pertemuan juga menyepakati perlunya meneruskan perlawanan TPNPB di Tembagapura dan Kabupaten Nduga.

Pasca pertemuan itu, sekelompok TPNPB melakukan perjalanan menuju Tembagapura, Kabupaten Mimika. Mereka melintasi Kabupaten Intan Jaya, dan tiba di Pugisiga, Distrik Hitadipa. Pada 25 Oktober 2019, mereka menggelar bakar batu di Pugisiga.

Di tengah suasana bakar batu itu, tiga tukang ojek melintas di Pugisiga, memancing kemarahan anggota TPNPB. Seketika, mereka membunuh ketiga tukang ojek itu, Rizal (31), Herianto (31), dan La Soni (25). Mereka menyatakan ketiga korban adalah mata-mata aparat keamanan. Mereka juga membatalkan rencana perjalanannya ke Tembagapura.

Pembunuhan ketiga tukang ojek itu mempercepat pembentukan komando teritorial baru TNI di Intan Jaya. Sejak 2016, TNI terus melakukan pemekaran komando teritorialnya di Tanah Papua, ditandai dengan peresmian Komando Daerah Militer XVIII/ Kasuari di Papua Barat pada 19 Desember 2016.[2] Pasca itu, TNI mewacanakan rencana pemekaran Komando Distrik Militer (Kodim, pembentukannya berbasis wilayah administratif kabupaten/kota, membawahi beberapa Komando Rayon Militer atau Koramil) baru di Tanah Papua.

Pada 27 September 2019, TNI mengubah struktur organisasinya, dengan membentuk tiga Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Perubahan itu mengikuti Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan Peningkatan Status 23 Komando Resort Militer Tipe B Menjadi Tipe A. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meresmikan tiga Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) dalam upacara yang digelar di Skuadron 17 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada 27 September 2019.

Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen Ganip Warsito, perwira tinggi TNI AD dilantik menjadi Panglima Kogabwilhan III. Laksamana Muda Yudo Margono yang sebelumnya menjabat Panglima Komando Armada I TNI AL ditunjuk menjadi Panglima Kogabwilhan I. Sementara Marsekal Muda Fadjar Prasetyo yang sebelumnya Panglima Komando Operasi I TNI AU ditunjuk menjadi Panglima Kogabwilhan II Marsekal Muda Fadjar Prasetyo.[3]

Wilayah operasi Kogabwilhan dibagi dalam tiga wilayah pertahanan. Rinciannya, Kogabwilhan I meliputi wilayah darat yaitu Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, DKI, Jawa Barat dan Banten. Wilayah Laut: perairan di sekitar Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, DKI, Jawa Barat, Banten dan ALKI-1 beserta perairan sekitarnya. Wilayah udara: wilayah di atas Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, DKI, Jawa Barat, Banten dan ALKI-1 beserta perairan sekitarnya. Markas komando berkedudukan di Tanjung Pinang.[4]

Sementara wilayah Kogabwilhan II meliputi wilayah darat: Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT. Wilayah Laut: perairan di sekitar Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT dan ALKI-2 serta ALKI-3a beserta perairan sekitarnya. Wilayah udara: wilayah di atas Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT dan ALKI-2 serta ALKI-3a beserta perairan sekitarnya. Markas Komando berkedudukan di Balikpapan.[5]

Adapun wilayah Kogabwilhan III meliputi wilayah, darat: Maluku, Maluku Utara, Papua. Wilayah Laut: Perairan di sekitar Maluku, Maluku Utara, Papua dan ALKI-3b dan 3c beserta perairan sekitarnya. Wilayah udara: wilayah di atas Maluku, Maluku Utara, Papua dan ALKI-3b dan 3c beserta perairan sekitarnya. Markas Komando berkedudukan di Biak.[6]

Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2014 menyebut Komando Gabungan Wilayah Pertahanan sebagai bagian dari Gelar Pertahanan Militer. “Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan diselenggarakan dalam keterpaduan TNI AD, TNI AL dan TNI AU sesuai dengan kondisi geografi wilayah Indonesia.”[7]

Buku Putih Pertahanan Indonesia mewacanakan untuk mengubah gelar kewilayahan yang berbasis Komando Daerah Militer (Kodam) TNI AD untuk menyesuaikan dengan struktur Kogabwilhan yang menonjolkan fungsi pertahanan trimatra (AD, AL, dan AU). “Gelar kekuatan Kodam dan jajarannya diproyeksikan untuk menyesuaikan dengan struktur Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Untuk mengintegrasikan dengan struktur gelar Kogabwilhan, maka gelar Komando Kewilayahan TNI AD ke depan disusun secara kenyal dan disesuaikan dengan kondisi geografi wilayah, sehingga memungkinkan terselenggaranya interoperabilitas pelaksanaan fungsi pertahanan secara Trimatra Terpadu dalam struktur Kogabwilhan.”[8]

Pada 29 September 2019, Cenderawasih Pos melansir rencana Komando Resor Militer 173/Praja Vira Braja (Korem 173/PVB) yang bermarkas di Biak untuk membentuk empat Kodim baru. Keempat Kodim baru itu akan dibentuk di Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Intan Jaya.[9]

Pasca penembakan tiga tukang ojek di Kampung Pugisiga, TNI terus menambah pasukannya di Intan Jaya. Pengiriman pasukan TNI dalam jumlah besar terjadi juga pada Desember 2019, di mana para prajurit TNI dari luar Papua dikirimkan ke Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya, dengan menggunakan helikopter. Mereka segera disebarkan di berbagai distrik di Intan Jaya, termasuk di Distrik Hitadipa.

Di Hitadipa, distrik yang hanya memiliki 5.366 jiwa penduduk, TNI mendirikan Koramil Persiapan Hitadipa. Para prajurit TNI menduduki SD YPPGI dan SMP Satu Atap Hitadipa, dan menyulap sekolah itu menjadi Markas Koramil Persiapan Hitadipa.

Kepala Sekolah SD YPPGI dan SMP Satu Atap Hitadipa, Rode Zanambani menyebut kegiatan belajar mengajar bagi sekitar 300 murid terhenti setelah TNI bermarkas di sana. “Semua siswa kami, guru kami, sudah tidak ada di sekolah. Kami minta tidak boleh pakai gedung sekolah kami, dan tidak boleh tinggal di Hitadipa. Kalau memang ada koramil, kenapa harus di sekolah, di tempat misi? Hamba-hamba Tuhan yang lain tertekan. Mau mengajar tidak bisa, mau melayani tidak bisa,” kata Rode yang juga putri Pendeta Yeremia Zanambani.[10]

Baca Konflik Intan Jaya (1)

Baca Konflik Intan Jaya (2)

Baca Konflik Intan Jaya (3)

Baca Konflik Intan Jaya (4)

Baca Konflik Intan Jaya (6)

Baca Konflik Intan Jaya (7)

Baca Konflik Intan Jaya (8)

Baca Konflik Intan Jaya (9)

Catatan kaki

[1] https://suarapapua.com/2019/08/14/perkuat-tpnpb-goliat-tabuni-cs-tolak-organisasi-tandingan/

[2] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170123131753-20-188261/tni-ad-optimalkan-dua-kodam-baru-di-papua-dan-sulawesi

[3] https://mediaindonesia.com/read/detail/262018-tiga-komando-gabungan-wilayah-pertahanan-tni-diresmikan