Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Kepala Kantor Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua Frits Ramandey mengatakan pihaknya kesulitan menemukan saksi dalam kasus penembakan yang menewaskan Yulianus Mote. Tanpa keberadaan saksi, sulit untuk mengungkap siapa pelaku penembakan yang menewaskan Yulianus Mote.
Yulianus Mote adalah warga sipil yang tewas tertembak pada 21 Mei 2019 di Kabupaten Deiyai, Papua. Kasus itu berawal dari penembakan terhadap Melianus Dogopia oleh polisi. Korban disebut mabuk dan memalak mobil yang melintas di Waghete. Penembakan itu menimbulkan amuk massa yang membakar markas Kepolisian Sektor Tigi pada 21 Mei malam. Saat menghalau massa, polisi melepaskan tembakan, dan salah satu tembakan itu menewaskan Yulianus Mote.
Meski telah turun ke Waghete, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua belum bisa menemukan saksi yang mengetahui penembakan terhadap Yulianus Mote. “Kalau Melianus Dogopian kami sudah menemukan pelakunya adalah polisi. Akan tetapi, kami belum bisa menemukan saksi yang mengetahui penembakan terhadap Yulianus Mote,” kata Frits Ramadey kepada Jubi, Jumat (14/6/2019).
Ramandey mengatakan tanpa adanya saksi pihaknya akan sulit menemukan pelaku yang menembak Mote. ”[Jika] kami tidak mempunyai saksi, [kami kesulitan] untuk mengungkapkan siapa pelaku yang menembak Mote. Di depan kantor Bank Papua [yang dinyatakan sebagai lokasi tertembaknya Mote] itu tidak ada bercak darah. [Juga tidak ada bekas tembakan seperti] plat seng yang bolong,” katanya.
Ramandey meminta polisi segera menindak pelaku penembakan Melianus Dogopia. Polisi telah memiliki saksi yang mengetahui penembakan itu, sehingga proses hukum dapat dijalankan. “Harus [ada] saksi dari masyarakat untuk mengungkapkan pelaku. [Dalam kasus penembakan terhadap] Melianus Dogopia, itu adalah polisi,” katanya.
Ramandey mengatakan, pihaknya juga sudah mengantongi data-data terkait pemerkosaan yang dilakukan oleh masyarakat sipil terhadap warga di kompleks Pasar Waghete. “Kami sudah mendapatkan bukti visum dari dokter bahwa ketiga perempuan benar diperkosa oleh masyarakat. Empat orang pelaku telah teridentifikasi, enam lainnya belum diketahui,” katanya.
Ketua Barusan Muda Deiyai Sejahtera (BMDS) Mando Mote minta Kepala Kepolisian Daerah Papua menjalankan proses hukum terhadap Kepala Kepolisian Sektor Tigi dan polisi yang menembak Mote maupun Dogopia pada 21 Mei 2019 lalu. “Kami menilai Kepolisian Sektor Tigi menyalahi aturan. Bukannya melayani masyarakat Deiyai, mereka malah keluarkan peluru. Penembakan itu menciptakan trauma,” katanya.(*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
