Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Papua, Sem Awom meminta pemerintah segera menarik seluruh tambahan pasukan Bawah Kendali Operasi atau BKO yang dikirimkan ke Tanah Papua. Awom meminta pemerintah pusat memperkuat peran pemerintah sipil di Papua dalam memulihkan rasa aman di Tanah Papua.
“Kalau Negara terus mendrop aparat [ke Papua], justru akan [membangkitkan] rasa trauma yang berkepanjangan bagi masyarakat Papua. [Apalagi] aparat kemanan yang melakukan penyisiran dari rumah ke rumah, tidak menyelesaikan persoalan,” kata Awom saat dihubungi melalui sambungan selulernya, Kamis (19/9/2019).
Semuel mengatakan, pasca unjukrasa anti rasisme di Tanah Papua, pemerintah terus mengirimkan tambahan pasukan TNI dan Polri ke Tanah Papua. “Dalam data yang kami himpun, antara lain pada tangga 20 Agustus 2019 Polda Sulawesi Tenggara mengirim 300 anggota Brimob ke Papua dan Papua Barat. Pada tanggal 22 Agustus 2019 Polda Maluku Utara mengirim 100 personil Brimob ke Papua dan Papua barat,” katanya.
Awom mengatakan, penambahan aparat terus dilanjutkan lagi pada tannggal 22 Agustus 2019 Polda Gorontalo mengirim 100 personil Brimob ke Papua dan Papua Barat.“Pada tanggal 30 Agustus 2019 Komando Strategis Angaktan Darat mengirim dua satuan setingkat kompi (SSK) ke Papua,” katanya mencontohkan.
Sem Awom mengatakan, penambahan aparat keamanan dengan jumlah yang banyak itu tidak akan menyelesaikan masalah di Papua. Penambahan pasukan itu justru berpotensi menambah masalah.
“Selain [warga sipil] merasa trauma, mereka takut melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Pemerintah seharusnya hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,” katanya.
Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Jhon Bunay mengajak, semua pihak agar menghentikan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, karena kekerasan berpotensi memperpanjang siklus kekerasan. “Kami, mengajak para tokoh untuk bekerjasama sama membangun komunikasi yang dimulai dari bawah. [Kerjasama itu penting] agar relasi sosial diantara masyarakat sipil dapat dibangun kembali. Kami juga meminta agar penegakan hukum yang dilakukan berlaku adil dan transparan terhadap semua pihak,” katanya.(*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
