Papua No.1 News Portal | Jubi
Port Moresby, Jubi – Ketua Parlemen Papua Nugini, Job Pomat, telah mengusulkan untuk menunda Pemilihan Umum Nasional 2022 untuk satu tahun, dengan alasan bahwa Komisi Pemilihan Umum PNG (PNG Electoral Commission/ PNGEC) belum siap.
Di ruang Parliament State Function Room Kamis lalu (14/10/2021) selang pengarahan PNGEC dengan anggota-anggota parlemen PNG, Pomat mengumumkan bahwa dia siap, sebagai Ketua Parlemen, jika ada amandemen yang diajukan untuk menunda Pemilu Nasional 2022 selama satu tahun karena ketaksiapan komisi PNGEC.
Ia didukung oleh sejumlah anggota parlemen lainnya, dimana mereka juga menyinggung lonjakan kasus Covid-19 di seluruh negeri itu, menyarankan dan mendukung penundaan itu jika situasi ini terus memburuk hingga akhir tahun ini.
Pomat lalu langsung menanyakan Penjabat Plt. ketua PNGEC, Simon Sinai, untuk menjawab dengan jujur, apakah PNGEC sudah benar-benar siap untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Nasional 2022.
Namun Perdana Menteri James Marape lalu membantah, menekankan bahwa undang-undang yang berlaku saat ini tidak memperbolehkan penundaan ini, dan bahwa Pemerintah akan turun tangan dan membantu dengan pendanaan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pemilu ini.
“… Undang-undang tidak mengizinkan penundaaan seperti itu, tetapi jika kalian memerlukan K 400 Juta, lalu kita menyediakan dana itu kepada kalian, K 400 Juta, dalam APBN tahun 2022, dan kita memberikan dukungan penuh untuk pemilu 2022,” tegas Marape.
Sinai lalu membeberkan anggaran yang diperlukan lalu merekomendasikan agar dana itu dicairkan untuk membiayai PNGEC dalam melakukan program pendaftaran pemilih, serta strategi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara. Ia menekankan dana itu harus tersedia pada kuartal pertama tahun 2022.
PM Marape lalu menambahkan bahwa sejumlah organisasi diluar PNGEC akan disertakan dalam Komite Perencanaan Pemilu untuk memastikan pemilu yang bebas dan adil.
Dia juga mengimbau masyarakat di seluruh PNG untuk segera mendaftarkan nama mereka untuk memilih.
“Kami akan memasukkan organisasi-organisasi dari luar pemerintah seperti Transparency International, National Research Institute, Institute of National Affairs, dan gereja-gereja, dalam Komite Perencanaan Pemilu. (Post Courier/PACNEWS)
Editor: Kristianto Galuwo
