Papua No. 1 News Portal | Jubi
Sentani, Jubi – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo mengatakan, ego sektoral di kalangan eksekutif dan legislatif harus dihilangkan demi maksimalnya pelayanan kepada masyarakat.
Dikatakan, selama ego sektoral masih diutamakan dalam setiap kerja, maka pelayanan yang diharapkan tidak akan sampai dan menyentuh masyarakat bawah.
” Kondisi keuangan daerah dan banyaknya pemangkasan program serta anggaran pada periode ini, dampak pandemi covid 19 yang belum usai. Di tahun depan harus ada perubahan,” ujar Klemens Hamo di kantornya, Jumat (4/12/2020).
Dari kunjungan kerja Dewan, kata Hamo, merupakan rangkaian agenda dalam memasuki masa sidang tiga untuk pembahasan Rancangan Anggaran Pemerintah Daerah (RAPD) APBD induk dan nantinya disahkan menjadi satu Peraturan Daerah (Perda) tentang pengesahan APBD Induk 2021.
” Setelah kunker, kita akan kembali dan melaksanakan rapat dengar pendapat dari masing-masing komisi dari hasil kunker yang dapat dipadukan dan masukan bagi pemerintah daerah,” jelasnya.
Menurutnya, KUA/PPAS yang sudah ditandatangani sebelumnya dengan pemerintah daerah. Ini menjadi komitmen bersama dalam menyusun semua program dan kerja serta kegiatan di tahun mendatang.
” Legislasi, budgeting dan pengawasan adalah tugas penting kita. Tetapi juga koordinasi dengan pihak eksekutif adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kerja- kerja kita ke depan,” ucapnya.
Sementara itu, salah satu anggota Komisi A, Sihar Tobing yang ikut dalam kunjungan kerja ke wilayah pembangunan tiga mengatakan, ada banyak keluhan yang disampaikan masyarakat terkait proses pembangunan yang berlangsung.
” Pada tingkat kelurahan, untuk alokasi anggaran dari alokasi dana kusus dan dana alokasi umum ( DAK/DAU) belum maksimal, hal ini berbeda pada pemerintah kampung,” (*)
Editor: Syam Terrajana
