Papua No. 1 News Portal | Jubi
Sentani, Jubi – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, Edison Awoitauw, minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kabupaten Jayapura bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang terjadi di Kabupaten Jayapura.
“Sampai detik ini kami tidak tahu proses pemilihan umum ini sudah sampai dimana, apakah ada pelanggaran atau tidak, lalu apa alasan penyelenggara soal keterlambatan logistik ke tempat pemungutan suara,” ujar Edison Awoitauw, saat dihubungi di Sentani, Rabu (17/4/2019) malam.
Dikatakan, KPU dan Bawaslu di Kota Jayapura mampu menunda proses pemilihan umum ini. Hal ini dilakukan karena keterlambatan pendistribusian logistik ke TPS.
“Kenapa KPU dan Bawaslu seperti malas tahu soal kondisi yang terjadi sejak pagi. Masyarakat baru memilih setelah waktu memilih secara aturan telah berakhir. Kami menduga ada yang memboncengi pesta demokrasi di daerah ini dengan cara-cara yang tidak benar,” ungkapnya.
Menurutnya, proses perhitungan hingga larut malam juga dapat menyebakan hal-hal yang tidak prosedural bisa saja terjadi.
“Indikasi seperti ini harus ada kejelasan dari pihak Bawaslu, apakah ini akan menjadi rekomendasi pelanggaran atau tidak. Lalu penyelenggara harus memberikan alasannya, kenapa logistik datang terlambat. Kalau hanya diam-diam saja maka kami beranggapan ada yang bermain di sini,” katanya.
Sementara itu, Ketua PPS TPS 10 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani, Josua Sokoy, mengaku proses pemilihan dimulai tepat waktu pada pukul 07.00.
“Kita buka acara tepat pukul 07.00 WIT, tetapi setelah dicek ke dalam kotak suara ternyata banyak sekali logistik yang kurang. Mulai dari kertas suara yang tidak sesuai dengan jumlah daftar pemilih, kertas isian untuk presiden juga kurang, dan masih banyak lagi yang membuat kami harus menunggu ketika dikoordinasi dengan KPU,” katanya. (*)
Editor: Dewi Wulandari
