Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Ketua DPR Papua, Yunus Wonda meminta para elite politik mempertimbangkan berbagai hal sebelum memutuskan ada pemekaran di provinsi dan kabupaten/kota di Papua.
Hal itu dikatakan Yunus Wonda menanggapi adanya isu pemekaran Provinsi Papua Tabi dan Provinsi Teluk Cenderawasih.
“Semua daerah minta pemekaran. Kami tidak menghalangi. Tapi mesti dilihat efek pemekaran. Misalnya pemekaran provinsi. Apa efek menguntungkan dan merugikannya,” kata Yunus Wonda kepada Jubi, Senin (23/9/2019).
Ia mencontohkan, masyarakat asli Port Numbay di Kota Jayapura yang kini berkisar 11.949 ribu jiwa lebih bisa semakin tersisih di tanahnya sendiri.
Menurutnya, pemekaran bukan jawaban untuk memproteksi masyarakat asli suatu wilayah di Papua. Lebih baik para pengambil kebijakan dan elite politik berupaya jangan sampai masyarakat asli suatu daerah tersisih dan punah.
“Pemekaran bukan jawaban setelah pemekaran daerah ini akan maju. Masyarakat akan dilindungi. Tidak seperti itu. Kalau memang tidak menguntungkan, kenapa kita paksakan. Kalau hari ini kita bikin pemekaran, pemekaran untuk siapa?” ucapnya.
Katanya, ketika pemekaran terjadi akan diikuti oleh masuknya migrasi dari luar Papua. Situasi ini akan mengancam keberlangsungan masyarakat asli. Mereka akan semakin tersisih.
Wonda tidak ingin, suatu hari hari nanti ada suku atau marga di Papua tinggal cerita.
“Kami minta semua elite politik hati-hati bicara pemekaran. Untuk apa bicara pemekaran kalau orang asli sendiri tersisih. Jangan kita hanya bicara keinginan para elite, baik itu pemekaran provinsi maupun kabupaten/kota. Mesti dikaji dulu apakah dampak pemekaran lebih banyak negatif atau positifnya,” katanya. (*)
Editor: Edho Sinaga
