Papua No.1 News Portal | Jubi
Jakarta, Jubi – Peneliti Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial), Hussein Ahmad menilai kasus kematian aparat TNI yang tewas saat mengamankan proyek pasir dan bukan patroli seseuai kewenanganya membuktikan ada masalah operasi militer di Papua. Hussein mendorong Panglima TNI membongkar kasus ini hingga ke para petinggi yang terlibat.
“Jangan sampai yang pangkat kecil seperti yang di proyek pasir ini dikejar-kejar tapi yang besar dibiarkan,” kata Hussein, dikutip dari laman Cnn Indonesia, Kamis, (24/3/20220 malam.
Baca juga : TNI akan investigasi dugaan penganiayaan anak hingga meninggal di Sinak
Mahasiswa Puncak seJawa dan Bali tolak kasus Sinak diinvestigasi tim bentukan TNI
IPMAP se-Jawa Bali desak Propam periksa anggota TNI terlibat penyiksaan tujuh anak
Hussein mengatakan peristiwa tersebut pun menguak keberadaan militer di Papua sudah beralih menjadi kepentingan bisnis.
Sekelompok elemen masyarakat sipil di bawah Koalisi Bersihkan Indonesia juga sempat melaporkan ada aktivitas militer yang mengamankan proyek investasi di Intan Jaya dalam skala yang cukup besar.
“Temuan ini juga harus ditindaklanjuti,” ujar Hussein menambahkan.
Pegiat Papua Peace and Development Action (PaPeDA) Institute, Ridwan Al-Makassary meminta Andika memperhatikan kesejahteraan prajuritnya yang bertugas di Bumi Cenderawasih.
Upaya tersebut dilakukan untuk meminimalisir serdadu bermain proyek saat misi operasi militer. Ia menduga kasus pengamanan proyek galian pasir ini tak terlepas dari masalah kesejahteraan prajurit.
“Persoalannya aspek kesejahteraan prajurit di lapangan juga menjadi pertanyaan karena ada upaya untuk mencari duit tambahan dengan berbagai cara sehingga integritas prajurit kerap dipertanyakan,” kata Ridwan .
Menurut Ridwan terdapat kesenjangan strategi militer dalam meredam konflik dengan praktik prajurit TNI di lapangan. Ia menyebut para petinggi militer yang bertugas di daerah konflik mengerti secara utuh pokok permasalahan di Papua.
“Kerap pimpinan dalam berbagai level yang didrop dan diangkat di Papua lebih karena kedekatan dengan pucuk pimpinan di Jakarta sehingga penguasaan medan dan soliditas dengan kesatuan-kesatuan lain masih problem,” kata Ridwan menjelaskan. (*)
CNN Indonesia
Editor : Edi Faisol
