Merauke, Jubi – Kapolres Asmat, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Andi Yoseph Enoch mengatakan, lima orang warga sipil dari beberapa kampung di Distrik Fayit, diduga ditembak oknum anggota TNI.
Kasus penembakan tersebut, terjadi tadi pagi sekitar pukul 10.00 WP. Empat orang meninggal dunia. Sedangkan satunya masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats. Demikian disampaikan Kapolres ketika dihubungi Jubi melalui telpon selulernya Senin (27/5/2019).
“Saya masih di Jayapura dan dari laporan yang diterima, kasus penembakan itu berkaitan dengan perolehan suara caleg PDI-Perjuangan,” ujarnya.
Dikatakannya, masyarakat dari beberapa kampung melakukan pengrusakan rumah salah satu caleg yang mengambil suara caleg yang menang Saat itu, katanya, ada anggota Koramil berusaha menghalau dan sempat memberikan tembakan peringatan. Hanya saja, menurut Kapolres, mereka hendak menyerang anggota itu, sehingga anggota tersebut langsung melakukan penembakan.
“Saya belum tahu nama dari oknum anggota TNI yang melakukan penembakan. Juga empat warga sipil yang ditembak,” katanya.
Keempat warga yang tewas ditembak dari kampung berbeda, tetapi masih dalam wilayah Distrik Fayit. Kini keempatnya belum dimakamkan oleh keluarga.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Asmat, Feronikus Ate melalui telpon selulernya mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan keterangan kepada wartawan, karena belum mengetahui kronologis sesungguhnya.
“Saya belum bisa berkomentar karena belum mendapatkan laporan secara pasti dari staf. Kalau sudah akan segera berikan penjelasan kepada wartawan,” katanya.
Sementara data yang diperoleh Jubi, penyerangan dan pengrusakan dikarenakan salah satu caleg dari PDI-P berinisial JK yang menurut perhitungan suara, mendapatkan suara terbanyak dan mendapatkan jatah satu kursi. Namun diganti caleg PDI-P lain dengan inisial FA.
Insiden seperti ini menurut Samuel Tabuni, seorang caleg DPR RI yang belum beruntung melaju ke Senayan bisa terjadi karena KPU dan Bawaslu Kabupaten Asmat tidak terbuka terhadap para caleg. Juga karena pemerintah daerah setempat tidak memfasilitasi hak politik anak asli Asmat.
“Namun ceritanya menjadi lain ketika korban meninggal akibat aparat TNI tembak warga yg protes. Anggota TNI yang melakukan tembakan terhadap warga harus dihukum. Apalagi korbannya sampai lima orang. Empat meninggal. Tidak ada alasan penembakan dilakukan karena warga menyerang,” ujar Tabuni. (*)
Editor : Victor Mambor
