Papua No. 1 News Portal | Jubi
Wamena, Jubi – Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahyanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, menggelar tatap muka bersama komponen masyarakat di wilayah Kabupaten Jayawijaya di Sasana Wio kantor bupati setempat, Sabtu (7/8/2019).
Pertemuan itu tertutup untuk awak media. Dihadiri para tokoh masyarakat, tokoh agama, para paguyuban di Jayawijaya.
Usai pertemuan ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jayawijaya, pendeta Esmon Walilo mengatakan, yang dibicarakan lebih banyak menampung asiprasi masyarakat terkait masalah keamanan ke depan, khususnya terkait persoalan rasisme di Surabaya, Malang dan lainya.
“Puji Tuhan di luar rencana kita, rombongan bisa datang kesini. Artinya ada keseriusan untuk mendengarkan masalah yang penting dari umat di sini,” kata pendeta Esmon Walilo.
Kata Walilo, dari tatap muka itu disepakati bahwa masalah keamanan menjadi tanggungjawab aparat dan seluruh komponen masyarakat untuk tetap menciptakan suasana damai di Jayawijaya khususnya.
Bahkan menurutnya dia, ada sejumlah kepala suku yang meminta untuk adanya pembangunan Mako Brimob, dan markas Korem di wilayah Silokarno Doga yang telah menyerahkan tanah beberapa waktu lalu dan juga ada kesatuan lain yang memback up keamanan di Jayawijaya.
“Ini masyarakat yang minta, hanya saja tadi saya sampaikan seperti saat latihan terjun payung baru-baru ini di Bandara Wamena hal itu justru membuat masyarakat ketakutan. Memang latihan itu bagus, tetapi tolong ada pemberitahuan dulu sehingga masyarakat kita tidak pusing apakah mau cari selamat atau apa kasihan juga,” katanya.
Ia juga menyebutkan, Kapolri mengusulkan adanya Politeknik pertanian di Wamena, dimana hal itu akan bicarakan dengan menteri terkait untuk melakukan survei terlebih dahulu.
“Menurut Kapolri, Wamena lebih subur dari pada Selandia Baru, kenapa mereka hanya negara kecil bisa impor sampai ke Indonesia, jadi Kapolri mau di Wamena ini potensi pertanian dan peternakan yang dimiliki, sangat cocok dibuka sekolah khusus,” katanya.
Pendeta Esmon juga menyampaikan kepada Panglima TNI dan Kapolri, agar tidak perlu lagi adanya penambahan pasukan. Justru aparat keamanan yang sudah ada di Jayawijaya lah yang bisa memahami kearifan budaya masyarakat.
“Pasukan yang sudah ada lebih memahami kearifan budaya lokal dari pada pasukan (baru) yang banyak datang ini tidak mengerti apa-apa, sehingga tidak usah menambah pasukan terlalu banyak, karena justru masyarakat lokal terhimpit dengan situasi itu dan mereka susah untuk bekerja,” katanya.
Mengenai permintaan penarikan pasukan dari Nduga, kata pendeta Walilo hal itu belum sempat disampaikan dalam pertemuan. Namun, masyarakat Nduga berkeinginan agar merayakan Natal tahun ini di kampung mereka masing-masing.
“Tetapi Panglima TNI bilang akan dialog. Artinya setelah pulang ini akan disiapkan waktu kembali untuk dialog, tetapi Panglima TNI mau OPM juga harus hadir,” katanya.
Dalam pertemuan itu, belum ada kepastian kapan panglima TNI dan Kapolri kembali dan menggelar dialog. Tetapi mereka sudah beri harapan ke komponen yang hadir akan kembali.
“Menghadirkan OPM dalam dialog nanti, pasti gereja yang harus banyak berperan dan tidak mungkin juga mereka mau untuk berdialog, tetapi kami bilang gereja jamin bisa datangkan, aparat tidak apa-apakan mereka, tetapi kalau ada embel-embelnya kami gereja juga gagal untuk membawa mereka kembali berdialog bersama,” katanya.
Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua mengatakan tatap muka yang dilakukan lebih kepada menerima masukan dan usulan dari tokoh-tokoh.
“Aspirasi yang langsung diterima sama Panglima TNI dan kapolri ini akan dilanjutkan kepada presiden. Banyak pembicaraan yang disampaikan, baik tentang keamanan di Papua untuk bagaimana tahapan penyelesaiannya, juga adanya keinginan dari tokoh NKRI meminta pembangunan Mako Brimob untuk perkembangan daerah ini menjadi provinsi,” kata Banua.
Melebar
Sementara itu aktivis HAM Papua yang juga hadir, Theo Hesegem menilai, tatap muka tersebut telah melebar dari subtansi yang ingin dicapai dan dipecahkan bersama.
Pasalnya kata Hesegem, bukannya membahas masalah yang terjadi di Papua, pertemuan itu juga malah membahas adanya permintaan pemekaran kabupaten, provinsi hingga pendirian markas Korem dan Mako Brimob di Jayawijaya.
“Sebenarnya ruang pertemuan ini dibatasi hanya untuk tiga orang penanya saja, tetapi saya harus memberikan interupsi bahwa pertemuan ini sangat penting bahwa Panglima TNI dan Kapolri ada di Papua itu karena ada masalah,” kata dia.
Menurut dia, yang harus dibicarakan ialah soal masalah kenapa Panglima dan Kapolri hadir di Papua. Berarti itu ada masalah dan masalah itu yang harus dipecahkan. Dicari solusinya bagaimana Papua bisa aman.
Selain itu, dialog yang didengungkan selama ini bisa dimulai seperti yang dilakukan di Aceh yaitu dilakukan secara bermartabat yang difasilitasi oleh pihak ketiga seperti yang dilakukan di Aceh.
“Kalau seperti itu tidak dilakukan, masalah Papua terus akan bertumbuh seperti rumput akan terus berkembang,” ucapnya.
Berikutnya soal penyelesaian pelanggaran HAM yang dijanjikan Presiden terkait dengan kasus Paniai yang hingga hari ini tidak bisa terselesaikan.
Ia melihat pembicaraan tatap muka justru bicara soal infrastruktur, pembangunan, ekonomi, keamanan. Kalau soal keamanan ini bisa terjamin jika masyarakat ini tenang dan aman. Apalagi ada yang minta soal pemekaran kabupaten dan provinsi hingga pembangunan Mako Brimob dan Korem, ini jadi pertanyaan semua bagi masyarakat sipil yang disampikan oleh orang-orang tertentu.
“Pembicaraan di pertemuan itu sedikit melebar tidak bicara soal subtansi masalah. Karena menurut saya masalah di Papua itu banyak, soal rasisme, pelanggaran HAM, masalah OPM dan bagian-bagian ini kita tidak bicara tetapi bicara soal solusi hanya Panglima TNI dan Kapolri datang sampaikan ini pembangunan bagus, sedangkan pembangunan ini bukan target tetapi manusianya,” ujar Theo. (*)
Editor: Syam Terrajana
