Papua No. 1 News Portal | Jubi
Sentani, Jubi – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, minta jika Presiden Joko Widodo dilantik menjadi Presiden Indonesia periode 2019-2024, agar upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua secara khusus di daerah yang dipimpinnya, mendapat perhatian serius dan lebih ditingkatkan lagi.
“Peningkatan SDM adalah permintaan kami kepada Presiden Indonesia terpilih nantinya,” ujar Bupati Awoitauw, saat ditemui dihubungi di Sentani, Selasa (2/7/2019).
Bupati Awoitauw juga mengatakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya sudah menjadi tugas dan kewajiban daerah, baik provinsi maupun kabupaten untuk mempersiapkannya.
“Periode lalu, program pemerintah pusat lebih fokus kepada infrastruktur jalan yang dilakukan secara merata di seluruh Indonesia, termasuk kawasan timur Indonesia,” katanya.
Menurutnya, peningkatan SDM sangat penting bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua, apalagi Papua memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat melimpah.
“Hari ini kita bicara Otsus, kita bicara menjadi tuan di negeri sendiri, tetapi tidak didukung dengan SDM yang mampu mengelola apa yang menjadi milik kita selama ini, tentu ada dampak negatif bagi kita sebagai pemilik negeri, pemilik hak ulayat yang tidak mampu mengelola potensi dan sumber daya tersebut,” jelasnya.
Peningkatan SDM, kata Bupati Awoitauw, ada kesempatan dan peluang yang diberikan kepada generasi muda saat ini untuk mencicipi ilmu dan pendidikan di luar daerah bahkan ke luar negeri. Dengan harapan, ketika kembali lagi ke daerah, ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan di tengah masyarakat.
“Selama ini, semua hanya menunggu adanya penerimaan CPNS. Sementara hutan dan lahan masih luas tanpa dikelola. Oleh sebab itu peningkatan sumber daya manusia menjadi dasar satu-satunya memajukan manusia Papua,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi C DPR Kabupaten Jayapura, Abraham Demonggreng, mengaku SDM di Papua harus terus ditingkatkan, yakni melalui jalur-jalur afirmasi pendidikan yang tersedia.
“Banyak program pendidikan yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti beasiswa khusus anak-anak asli Papua, program P5, beasiswa afirmasi, dan semua itu dikhususkan bagi putra putri di daerah ini. Pertanyaannya adalah sejauhmana perhatian, pengawasan, serta pemberdayaan yang dilakukan melalui hasil dari program yang sudah diterapkan. Karena ketika mengirim mereka keluar dan memperoleh jenjang serta ilmu di bangku pendidikan juga menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD. Lalu tidak ada hasilnya, berarti sia-sia saja anggaran tersebut digunakan,” pungkasnya. (*)
Editor: Dewi Wulandari
