Ini kemarahan China ketika pejabat AS kunjungi Taiwan

Papua
Ilustrasi, pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin mengecam kunjungan tingkat tinggi pejabat Amerika Serikat ke Taiwan dan mengancam akan bertindak. Wang mengatakan China sangat menentang kunjungan Wakil Menteri AS Keith Krach karena akan mendorong sikap arogan pasukan separatis kemerdekaan Taiwan.

Read More

Dia memperingatkan akan memberikan tanggapan yang diperlukan, namun tanpa memberikan rincian lebih lanjut. “Kunjungan Krach secara serius melanggar Prinsip Satu China dan merusak hubungan AS-China serta perdamaian dan stabilitas selat Taiwan”, kata Wang pada Kamis (17/9/2020).

Baca juga : Batasi visa jurnalis, China dinilai alergi kebebasan pers 

Ancaman Sanksi AS, China : Kami tak takut

China akan membalas sikap ingris yang memblokir Huawei

Departemen Luar Negeri AS mengatakan Krach dikirim ke Taipei untuk menghadiri upacara peringatan mendiang Presiden Lee Teng-hui pada Sabtu esok. China selama ini menganggap Taiwan sebagai bagian wilayahnya dan berjanji bakal merebut, meski dengan kekerasan. Tiongkok juga menentang setiap kontak resmi Taiwan dengan negara lain.

Di sisi lain, kunjungan ke Taiwan itu terjadi ketika tensi hubungan kedua negara adidaya sedang panas. AS dan China bersitegang terkait urusan perdagangan, dominasi teknologi, keamanan dan hak asasi manusia.

Pendekatan AS ke Taiwan itu dinilai menjadi sumber perselisihan baru bagi Washington dan Beijing. Kedatangan Krach merupakan kunjungan pejabat AS kedua setelah Menteri Kesehatan Alex Azar pada Agustus lalu.

Azar berkunjung ke Taiwan bulan lalu untuk menyoroti upaya Taipei yang dipuji karena dinilai berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19. Krach diagendakan berada di Taiwan selama tiga hari untuk bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen dan sejumlah pejabat senior lainnya.

Kunjungan Krach melanjutkan agenda serupa kedatangan Azar ke Taiwan. Hingga saat ini AS dan Taiwan masih mempertahankan hubungan tidak resmi sejak terjadi jeda diplomatik. (*)

CNN Indonesia

Editor : Edi Faisol

 

Related posts