Papua No. 1 News Portal | Jubi
Manokwari, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua Barat rupanya masih punya catatan khusus terhadap ASN di instansi Vertikal (kementerian) di wilayah Papua Barat. Catatan khusus tersebut sampai saat ini menjadi dasar pertimbangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat sebagai alasan tidak dapat mengakomodir para tenaga honorer lembaga/kementerian saat ini dslam seleksi CPNS formasi khusus di Papua Barat.
Kepala BKD Papua Barat Yustus Meidodga akhirnya mengungkap bahwa Pemprov Papua Barat khawatir tenaga honorer kementerian akan melakukan hal yang sama saat duduk sebagai ASN.
“Ada alasan, makanya kami tidak akomodir tenaga honorer kementerian vertical khususnya honorer di balai jalan dan jembatan kementerian PU PR wilayah Papua Barat,” ujarnya kepada Jubi, Jumat (26/4/2019).
Pengalaman kala itu, sebut Meidodga bahwa dalam pengangkatan tenaga honorer Kategori 1 (K1) di Provinsi Papua Barat, hampir 75 persen honorer balai jalan dan jembatan kementerian PU PR yang telah resmi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mereka usulkan pindah ke instansi lain.
Sehingga, Kepala balai jalan dan jembatan wilayah Papua Barat saat itu menyurati Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi (mantan Gubernur saat ini) dan meminta untuk selanjutnya, tenaga honorer kementerian PU PR yang ada di Papua Barat, tak lagi diakomodir sebagai bagian dari honorer daerah (honda) Papua Barat.
“Prosesnya juga sudah dilaporkan kepada pihak pengawas internal Pemprov Papua Barat. Sehingga disarankan agar Pemprov Papua Barat hanya upayakan honorer daerah yang dibiayai menggunakan APBD,” ujar Meidodga.
Selanjutnya, menyoal dugaan adanya honorer “siluman”, Meidodga justru menepis dugaan tersebut. Dia mengatakan bahwa data honorer Papua Barat yang diketahuinya adalah data jumlah secara umum yaitu 1.283 honorer daerah di Provinsi Papua Barat yang kemudian dipangkas sampai hanya 771 honorer yang memenuhi syarat, serta berhak mengikui ujian CAT seleksi CPNS formasi khusus.
“Kami sendiri belum tahu latar belakang honorer “siluman” yang disebut-sebut karena data yang ada pada kami adalah data umum,” katanya.
Di tempat terpisah, Oktovianus Kareth salah satu tenaga honorer balai jalan dan jembatan kementerian PU PR wilayah Papua Barat mengatakan, bahwa surat pernyataan sudah diberikan kepada BKD sebagai komitmen dan juga sebagai bahan pertimbangan jika para honorer di balai PU PR kelak sebagai ASN, tidak akan mengusulkan pindah ke instansi lain di Pemprov Papua Barat.
“Kami sudah buat surat pernyataan, di situ kami juga harap BKD bisa teruskan surat pernyataan itu ke Gubernur Papua Barat saat ini sebagai bahan pertimbangan. Tapi entahlah, apakah surat pernyataan kami itu sampai ditangan Gubernur atau tidak,” bebernya. (*)
Editor : Edho Sinaga
