Ikatan Mahasiswa Tambrauw tolak rencana pendirian Kodim

Papua
Para aktivis Ikatan Mahasiswa Tambrauw di Jayapura pada Selasa (28/4/2020) membentangkan poster penolakan mereka atas rencana pendirian Kodim Tambrauw. - Jubi/Hengky Yeimo
Para aktivis Ikatan Mahasiswa Tambrauw di Jayapura pada Selasa (28/4/2020) membentangkan poster penolakan mereka atas rencana pendirian Kodim Tambrauw. – Jubi/Hengky Yeimo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sekretaris Ikatan Mahasiswa Tambrauw di Jayapura, Andi Wamor mengatakan pihaknya menolak rencana pembentukan Komando Distrik Militer atau Kodim Tambrauw di Papua Barat. Wamor menyatakan sebagai daerah otonom baru lebih membutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan ketimbang markas tentara.

Read More

Andi Wamor menyatakan Ikatan Mahasiswa Tambrauw menolak rencana pendirian Kodim Tambrauw, karena masyarakat adat di sana masih trauma dengan kekerasan militer Perang Dunia II pada 1941. Masyarakat adat Tambrauw juga trauma dengan berbagai kekerasan militer saat aparat keamanan menggelar operasi penumpasan Organisasi Papua Merdeka di sana pada kurun waktu 1960-an.

“Kehadiran militer akan menimbulkan ketakutan dan memicu konflik baru. Belajar dari pengalaman masyarakat di wilayah lain, kehadiran militer secara tidak langsung akan mengakibatkan masyarakat kehilangan hak-hak adat. Kodim merupakan tubuh militer yang akan membatasi ruang gerak masyarakat, khususnya dalam menyatakan pendapat,” kata Wamor kepada wartawan di Jayapura, Selasa (28/4/2020).

Ia mengatakan sejumlah anggota TNI AD menempati gedung eks Kantor Dinas Perhubungan Tambrauw sejak Februari 2020, membuat masyarakat kembali diresahkan wacana pembentukan Kodim Tambrauw. Wamor menyatakan Tambrauw adalah wilayah yang selalu aman, dan tidak membutuhkan militer.

“Tanah kami di Tambrauw adalah tanah adat. Saat ini, masyarakat hidup dengan aman dan damai. Tidak ada masalah besar yang membutuhkan kehadiran militer,”  ujarnya.

Wamor justru khawatir pendirian Kodim Tambrauw akan menjadi pintu masuk investasi korporasi dalam dan luar negeri. “Hal itu akan menganggu hak-hak masyarakat adat dan ekosistem wilayah yang saat ini sudah ditetapkan sebagai daerah konservasi. Daerah kami juga merupakan wilayah perkabaran Injil yang tidak bisa diganggu aktivitas militer, karena daerah kami adalah bukti sejarah pendaratan Injil,” katanya.

Wamor mengatakan sebagai Daerah Otonom Baru Kabupaten Tambrauw lebih membutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan ketimbang markas militer. “Kami tidak perlu Kodim. Kami perlu guru-guru dan fasilitas kesehatan yang memadai,” katanya.

Natalia Rumbiak perwakilan mahasiswa Tambrauw di Jayapura, mengatakan wacana TNI berencana membangun Kodim Tambrauw sudah lama beredar dan meresahkan banyak pihak. “Tempat yang mereka gunakan itu sebenarnya kantor [Pemerintah Kabupaten Tambrauw]/. Keberadaan sejumlah anggota TNI [di sana] disusul pemasangan baliho bertuliskan Komando Distrik Militer ) Tambrauw. Itu mirip dengan pendirian Komando Rayon Militer Kwoor,” kata Rumbiak.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Related posts

Leave a Reply