Papua No. 1 News Portal | Jubi
Paniai, Jubi – Anggota DPR Papua Dapil III, Alfred Fredy Anouw menegaskan, umat di gereja pasti dijaga oleh Tuhan, tidak pantas dijaga oleh aparat TNI dan Polri. Pernyataan itu untuk menanggapi pernyataan Kabid Humas Polda Papua, A.M. Kamal yang menyebut polisi akan mengamankan seluruh gereja pada 1 Desember 2019 ini.
“Gereja-gereja di seluruh bumi Papua oleh Pastor dan Pendeta selalu mengajarkan kepada kami (umat manusia) itu tentang jalan keselamatan dan kebenaran firman Tuhan,” ujar Alfred Fredy Anouw kepada Jubi, Sabtu (30/11/2019).
Sekretaris Fraksi Membangun Papua ini menegaskan, justru gereja di tanah Papua yang telah menjadi contoh yang baik untuk gereja-gereja lain di seluruh Indonesia tentang nilai toleransi antar umat beragama di negara Indonesia ini.
Jelang 1 Desember, lanjut dia, pihaknya meminta Polda Papua untuk hentikan penambahan dan pendistribusian keamanan ke keseluruhan wilayah Papua. Karena, kehadiran militer ini justru menambah keresahan seluruh warga Papua.
“Kita harus ketahui bahwa penambahan aparat bukan membawa damai atau ketentraman, dan saya minta Kepolisian harus menangani rakyat saya dengan hati, bukan andalkan alat negara untuk menakut-nakuti mereka dan dengan kekerasan,” ujarnya.
Tradisi umat Kristiani, tanggal 1 Desember merupakan masa memasuki penantian kedatangan sang juru selamat umat manusia, yakni Tuhan Yesus Kristus. Sehingga umat layak melakukan doa di masing-masing gereja sesuai dengan kalender liturgi.
“Ibadah tanggal 1 Desember itu ibadah rutinitas bagi Nasrani. Mulai siapkan hati untuk jemput kedatangan Tuhan Yesus sehingga kami minta tanggapi jangan terlalu luar dari kewajaran. Saya kira aparat yang beragama Kristen pasti tahu akan hal itu,” katanya.
Ia juga mempertanyakan kenapa pemerintah Indonesia selalu menuding gereja-gereja di Papua sebagai pusat penghasutan atau tempat menyebarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan keutuhan NKRI?
“Sehingga kami minta agar hentikan paradigma buruk ini. Tiga minggu yang lalu juga anggota DPR RI dari Fraksi PKS juga telah mencurigai tokoh-tokih gereja di Papua,” ucapnya.
Ia juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Kapolri dan Panglima TNI agar segera menarik pasukan militer Indonesia dari kabupaten Nduga. Sebab sudah satu tahun lebih rakyat Nduga hidup terlantar di hutan.
“Rakyat Nduga sudah satu tahun lebih makan daun, angin, hujan, rotan dan sejenisnya di hutan. Tahun lalu mereka rayakan hari kelahiran Tuhan Yesus di hutan, dan untuk natalan kali ini saya harap mereka bisa tenangkan diri lalu jemput Tuhan Yesus dengan damai suka cita di masing-masing rumah,” ungkapnya.
Sekretaris Dewan Adat Lapago, Engelbert Surabut menyatakan berbagai isu diembuskan menjelang peringatan 58 tahun pengumuman perangkat dan kelengkapan Negara Papua Barat pada 1 Desember 1961.
“Orang buat [isu] [seolah pada peringatan] 1 Desember akan terjadi sesuatu yang luar biasa,” kata Engelbert Surabut.
Sejumlah isu yang menyebar menjelang peringatan 1 Desember, antara lain isu akan adanya pengibaran bendera di dalam kota, dan isu adanya intervensi pihak asing dalam peringatan 1 Desember di Papua.
Surabut menyatakan isu yang beragam itu membuat warga di Papua merasa ketakutan, hingga takut bepergian. (*)
Editor: Syam Terrajana
