Pembukaan lahan perkebunan oleh perusahaan swasta menimbulkan jalan di daerah yang rusak
Papua No. 1 News Portal | Jubi
Pontianak, Jubi– Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, menyatakan keberadaan perusahaan perkebunan besar swasta kelapa sawit tidak memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat di daerahnya. Ia justru menilai pembukaan lahan perkebunan oleh perusahaan swasta menimbulkan jalan di daerah yang rusak.
“Saya sudah bicara samna Presiden beberapa waktu lalu, Presiden bertanya perusahaan sawit kan harus buat jalan sendiri Pak Gubernur, saya bilang ke Pak Jokowi, mana ada pak. Mereka lewat jalan negara dan jalan provinsi jadinya rusak semua,” kata Sutarmidji, Senin, (18/2/2019).
Selama ini Kalbar dianggap sebagai penghasil CPO terbesar di Indonesia, namun hal itu hanya anggapan belaka. Apa lagi perusahaan perkebunan dan pertambangan tidak memberikan kontribusi yang signifikan di dalam APBD.
Baca juga : Tumpang tindih izin tambang dan sawit di Papua, Negara rugi Rp800 miliar lebih
“Kita diakal-akalin saja oleh mereka, yang didapat negara hanya 10 persen dari perusahaan sawit dan pertambangan yang melakukan konsesi di Kalbar,” kata Sutarmadji menjelaskan.
Ia mencontohkan di Sintang banyak jalannya hancur akibat truk perkebunan dengan beban berat melewati jalan tersebut. Namun dari tujuh perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di kawasan itu hanya ada perusahaan yang memberikan bantuan perbaikan jalan.
“Itu pun dengan dana yang kecil,” kata Sutarmadji menambahkan.
Menurut dia sumbangan untuk jalan sekitar Rp20 juta, padahal akibat ulah perusahaan tersebut jalan di daerahnya hancur.
Sutarmadji meminta penegakan aturan dan prosedur yang tegas harus dilaksanakan terkait izin perusahaan perkebunan dan pertambangan di Kalbar.
“Saya minta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tegas dalam memberi izin konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit, terutama di kawasan lahan gambut,” katanya. (*)
Editor : Edi Faisol
