Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe kecewa sejumlah logistik pemilu, termasuk lima jenis kotak dan lima jenis surat suara belum tiba di Tempat Pemungutan Suara atau TPS pada hari pemungutan suara 17 April 2019. Enembe yang seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 044 Santarosa, Kelurahan Argapura, Kota Jayapura, pun tidak bisa memakai hak pilihnya.
Gubernur yang tiba dengan didampingi Ny. Yulce Enembe dan Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen terihat marah lantaran di TPS tersebut hanya ada petugas Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, maupun para pemilih. Pemungutan suara tidak bisa dijalankan karena TPS 044 Santarosa belum menerima kotak dan surat suara.
Pemungutan suara baru bisa dimulai jika Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sudah menerima lima jenis kotak dan surat suara. Kelima jenis kotak dan surat suara itu terdiri dari kotak dan surat suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (berwarna abu-abu), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (berwarna kuning), anggota Dewan Perwakilan Daerah (berwarna merah), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (berwarna biru), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota (bewarna hijau).
Laporan sejumlah jurnalis Jubi dari beberapa TPS di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura menemukan sejumlah TPS yang belum menerima kotak dan surat suara, sebagaimana yang terjadi di TPS tempat Enembe memilih TPS 044 Kelurahan Argapura. Sebagian TPS lainnya menerima kotak dan surat suara secara tidak lengkap, misalnya hanya menerima kotak dan suara suara untuk memilih calon anggota DPRD kabupaten/kota, atau misalnya hanya menerima kotak dan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Padahal, pemilih hanya memiliki satu kesempatan untuk memasuki bilik suara. Setiap pemilih yang sudah menerima dan menggunakan hak suara harus mencelupkan jari ke tinta penanda, sehingga harus mencoblos lima surat suara secara sekaligus.
Enembe geram melihat banyak TPS di Kota Jayapura belum menerima kotak dan surat suara. “Sangat disayangkan petugas KPU Kota jayapura tidak bekerja maksimal, karena sebagian besar wilayah kota pendistribusian logistim terlambat,” kata Enembe, di Jayapura, Rabu (17/4/2019).
Ia tekankan, permasalahan seperti ini baru di Kota Jayapura, belum tahu di daerah lain seperti di wilayah pegunungan. “Saya berharap KPU kabupaten dan kota harus kerja cepat. Kita sudan biasa melaksanakan ini, masa sekarang tidak bisa. Kejadian ini apakah ada intervensi pihak lain atau tidak ini kita belum tahu . Nanti kita cek,” ujarnya.
Menurut Enembe, percuma jika animo masyarakat untuk memilih sangat tinggi namun tidak didukung oleh kinerja penyelenggara Pemilihan Umum 2019 yang bekerja profesional. Enembe khawatir kegagalan para pemilih di Papua menggunakan hak pilihnya akan menjadi masalah.
“Seharusnya Papua sudah menyalurkan suara itu dari jam 07.00 WIT. Tapi kenyataannya tidak sepeeti itu, sementara di Maluku dan Sulawesi sudah melakukan pencoblosan, masa kita belum,” kata Enembe dengan tegas.
Gubernur Lukas Enembe mengimbau KPU untuk mengkoreksi kinerja, khususnya terkait pendistribusian logistik. “Silahkan di cek masalahnya dimana, agar tidak jadi masalah,” ucapnya.
Ketua KPPS di TPS 044 Waluya Putra, mengaku tidak tahu menahu soal keterlambatan pendistribusian logistik. “Pada dasarnya kami sudah siap di TPS, hanya memang logistik yang terlambat datang, padahal masyarakat sudah sejak pagi menunggu,” kata Waluya. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
