Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,
Jayapura, Jubi – Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintah Negara Kesatuan RI (LP3 NKRI) Provinsi Papua menyarankan Gubernur Papua, Lukas Enembe, turun tangan membenahi sistem pemerintahan di Kabupaten Dogiyai yang kini dilaksanakan Penjabat Bupati, Herman Auwe.
Ketua LP3 NKRI Papua, Thomas Sondegau mengatakan, gubernur harus segera bertindak. Kalau perlu Penjabat Bupati Dogiyai diganti.
"Kini sistem pemerintahan di Dogiyai tak berjalan baik. Kami dapat laporan, pelaksana tugas bupati tak mau mencairkan dana hibah sisa kepada KPUD setempat, dana pengamanan dan dana pengawasan kepada Panwas Dogiyai," kata Thomas, Selasa (11/10/2016).
Melihat berbagai dinamika yang terjadi, ia menilai ada kepentingan dibalik itu semua. Thomas menyebut, pelaksana bupati tidak netral dalam melaksanakan tugas dan mempersiapkan Pilkada di kabupaten tersebut.
"Ini ada apa? Pemda seperti tak serius mempersiapkan Pilkada Dogiyai. Jangan karena ada kepentingan sehingga pelaksanaan Pilkada terganggu," kata legislator Papua daerah pemilihan Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Nabire dan Mimika itu.
Menurutnya, sikap Penjabat Bupati Dogiyai itu ada kaitannya dengan situasi Pilkada setempat. Herman Auwe merupakan salah satu bakal calon Bupati Dogiyai. Namun yang bersangkutan dinyatakan tak lolos verifikasi faktual KPUD Dogiyai.
"Gubernur harus turun tangan agar semua persiapan Pilkada berjalan lancar," katanya.
Ketua KPUD Dogiyai, Mathias Butu, sebelumnya (7/10) mengaku Herman Auwe menelpon dirinya. Yang bersangkutan mengancam tak akan mencairkan anggaran Pilkada Dogiyai.
"Dana sisa yang harus dicairkan untuk KPUD Dogiyai Rp28 miliar dari total Rp56 miliar yang kami ajukan ke pemerintah daerah. Dia juga mengancam tak akan cairkan dana pengamanan Pilkada yang telah diajukan senilai Rp5 miliar dan dana untuk Panwas Rp7 miliar. Hingga kini dana pengamanan dan dana Panwas belum dicairkan," kata Mathias Butu di Kantor KPU Papua akhir pekan lalu.
Auwe tuntut KPU Transparan
Dikesempatan terpisah, Plt. Bupati Dogiyai Herman Auwe, saat Coffee Morning di Polres Nabire dalam rangka pengamanan pilkada Kabupaten Dogiyai, Senin (10/10/2016), meminta agar KPUD Dogiyai bersikap netral dan transparan selama menjalankan tahapan pilkada.
Menurut Herman, selama ini KPUD tidak menjalankan tahapan pilkada dengan transparan dan netral. “Waktu pleno penetapan verifikasi saya ini saja tidak pernah diundang, padahal saya ini sementara menjabat sebagai pemimpin di daerah itu,” kata Auwe.
Dia mengingatkan jangan karena tidak terbuka dan tidak koordinasi baik antara pihak-pihak terkait akibatnya masyarakat jadi korban.
“Saya minta kita jaga keamanan dan ketertiban daerah. KPU juga tidak boleh jalan sendiri tetapi harus koordinasi baik, jaling hubungan kerja antar lembaga,” ujar Herman.
Hal itu dikonfirmasi oleh Yopi Degei, dari Lembaga Masyarakat Adat Kabomana (LMA) Kabupaten Dogiyai. Ia menilai KPU Dogiyai tidak terbuka kepada publik, khususnya ketika ada informasi yang perlu diumumkan secara terbuka.
“Jangan jadikan masyarakat korban politik. Masyarakat Dogiyai sudah siap mensukseskan pilkada 2017,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Herman Auwe dinyatakan tak lolos verifikasi faktual lantaran tak mendapat 20 persen dukungan kursi partai politik di DPRD Dogiyai sesuai ketentuan yang berlaku. Akibatnya, Herman Auwe menggugat putusan itu ke Pengadilan Tata Usaha (PTUN).(Arjuna Pedemme dan Agus Tebai)
