Papua No.1 News Portal | Jubi
Sentani, Jubi – Hasil pembangunan dinilai belum begitu terasa manfaatnya bagi masyarakat di Kabupaten Jayapura. Barometer keberhasilannya juga belum jelas sehingga sulit memastikan masyarakat mana saja yang merasakan dampak pembangunan.
“Selama ini hanya sisa-sisa (hasil) pembangunan di masa lalu yang masih berdiri kokoh. Masih banyak keluhan (aspirasi) masyarakat belum terealisasi. Buktinya, (banyak) sisa anggaran daerah harus dikembalikan ke (pemerintah) pusat,” kata Ketua Forum Kota (Forkot) Sentani Deniks Felle, Minggu (10/11/2019).
Kata Felle, pemerintah setempat lebih mementingkan penilaian secara administratif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Mereka mengejar itu hanya demi predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diraih berturut-turut sejak 2013.
“Coba sinkronisasikan (predikat WTP) dengan hasil pembangunan di lapangan. Aspirasi masyarakat dalam setiap musyawarah rencana pembangunan (musrembang) pada tingkat kampung tidak diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Mereka bahkan menukar (mengganti secara sepihak usulan rencana pembangunan tersebut) dengan program lain yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat,” jelas Felle.
Dia melanjutkan penyerapan anggaran juga sering tidak optimal. Pada tahun ini saja, hanya 59% yang terserap.
Felle berharap hasil pembangunan dan penyerapan dananya lebih optimal lagi pada tahun anggaran mendatang. “(Tuntutan) itu tidak bisa (lagi) menunggu. Kita tidak bisa hanya menjadi penonton atau tergilas dengan proses pembangunan.”
Sebelum itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Subhan mengakui penyerapan APBD 2019 masih minim. Dia berharap penyerapan terhadap anggaran bertotal dana Rp1,4 triliun tersebut dapat meningkat dalam sebulan ke depan. (*)
Editor: Aries Munandar
