Papua No. 1 News Portal | Jubi
Nouméa, Jubi – Gerakan pro-kemerdekaan Kaledonia Baru, FLNKS, menegaskan kembali mereka mengakui Pulau Matthew dan Hunter di perbatasan Kaledonia Baru dan Vanuatu sebagai bagian dari Vanuatu. Klaim Perancis dan Vanuatu atas dua pulau yang tidak berpenghuni itu, sudah lama menjadi subjek negosiasi antara kedua negara.
Pekan lalu, Vanuatu memanggil sejumlah diplomat Prancis di negaranya, setelah menerima laporan kalau angkatan laut Prancis mengunjungi salah satu dari dua pulau itu pada Januari, dan menggambar bendera Prancis di atas batu.
Sepuluh tahun yang lalu, pemimpin senior FLNKS, Victor Tutugoro, juga menandatangani suatu dokumen dengan Perdana Menteri Vanuatu saat itu, Edward Natapei, yang menyatakan kedua pulau itu adalah milik Vanuatu. Langkah itu mendatangkan teguran dari Menteri Luar Negeri Prancis yang berkata: Kaledonia Baru tidak bisa bertindak seolah-olah mereka sudah independen, padahal nyatanya belum.
Prancis mengklaim pulau-pulau yang terletak di sebelah timur Kaledonia Baru dan tenggara Vanuatu itu pada 1976 – empat tahun sebelum Vanuatu merdeka dari Inggris dan Prancis.
Zona maritim yang menyelubungi kedua pulau lebih luas dari wilayah daratan Selandia Baru.
Sementara itu, Vanuatu masih percaya kelanjutan negosiasi Pulau Matthew dan Hunter yang disengketakan, menurut seorang anggota parlemen (MP) Vanuatu.
MP Johnny Koanapo yang mewakili pemerintah Vanuatu dalam perundingan dengan Prancis, mengatakan langkah sepihak seperti ini mempersulit proses negosiasi. “Kami, rakyat Vanuatu, tidak menganggap enteng hal ini. Kami sangat prihatin dan kami ingin Prancis memberikan penjelasan.”
MP Johnny Koanapo merupakan perwakilan dari Pulau Tanna, daerah yang kepala-kepala sukunya, menurut sejarah, sering mengunjungi Pulau Matthew dan Hunter untuk ritual dan upacara-upacara adat lainnya.
Dia mengatakan kehadiran Prancis telah menakuti masyarakat sehingga mereka berhenti mengunjungi pulau itu, seperti yang biasanya mereka lakukan. “Ketika Prancis menduduki wilayah itu, mereka tidak mengembalikannya kepada kami setelah masa dekolonisasi, hal itu mempersulit keadaan. Jadi bagi orang tua kami yang dulunya turun ke sana, mereka sudah tidak turun lagi.” (RNZI)
Editor: Kristianto Galuwo
