Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Sejumlah elit politik di Papua diminta tak memanfaatkan isu pemekaran demi kepentingan pribadi di atas penderitaan rakyat Papua. Pemekaran Provinsi Papua bukanlah kebutuhan mendesak saat ini, karena masih banyak utang kasus penyelesaian pengungsi dan HAM serta kesejahteraan yang harus diselesaikan saat ini.
Perwakilan mahasiswa Nduga se-Indonesia, Beni Murib mengatakan aspirasi mahasiswa kabupaten Nduga dari 32 distrik dan 248 kampung meminta para elit politik Papua tidak memanfaatkan isu demi kepentingan pemekaran di tanah Papua tanpa melihat keinginan masyarakat Papua.
“Di Nduga sejak bulan Desember 2018 sampai November 2019 ini seorang pimpinan bupati maupun DPR yang katanya wakil rakyat di tanah Papua tidak peduli atas masyarakatnya, karena hingga saat ini ribuan orang di Nudga mengungsi dan ratusan lainnya meninggal hampir setahun ini tidak ada perhatian dan sekarang berteriak minta pemekaran,” kata Beni yang juga perwakilan tim pendamping pengungsi Nduga, Senin (4/11/2019) di Jayapura, Papua.
Lanjut Beni, terutama untuk para elit politik dan intelektual Nduga, jangan sampai ikut bergabung dan terlibat untuk meminta pemekaran karena masyarakat di Ndugama hidupnya tidak aman karena selalu diawasi oleh militer Indonesia.
“Pemkab Nduga jangan coba-coba bergabung karena masyarakat di Nduga saja butuh perhatian pemerintah. Kami mahasiswa dan intelektual akan bentuk tim untuk palang dan bubarkan tim pembentukan provinsi baru tersebut bila melibatkan pejabat Nduga,” kata Beni.
Para elit politik di Papua harusnya sadar, alasan pemerintah Indonesia ingin memberikan pemekaran baru hanyalah untuk memasukan para investor menggarap SDA Papua, bukannya memberikan kesejahteraan bagi rakyat Papua.
“Pemberian pemekaran provinsi atau kabupaten baru bukan berarti negara (Jokowi) peduli dengan nasib orang Papua, karena rakyat di Nduga saja diabaikan meskipun Jokowi selalu bolak-balik Papua. Sudah begitu kenapa Gubernur, Bupati maupun DPR Papua yang selalu bertemu Presiden tidak mau bicara soal kemanusiaan pengungsi Nduga? Kenapa diamkan saja,” kata Beni.
Sementara, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menegaskan, penambahan dua wilayah tingkat satu yang baru di Papua, bukan solusi dari persoalan yang dialami rakyat Papua selama ini.
“Wacana pembentukan dua provinsi baru akan memicu konflik horizontal antara sesama rakyat yang wilayahnya dimekarkan,” kata Murib belum lama ini. (*)
Editor : Edho Sinaga
